Ternyata Luhut Menjabat Ketua Dewan Pembina APDESI

- Redaksi

Jumat, 1 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Luhut Binsar Pandjaitan. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

Luhut Binsar Pandjaitan. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l Kehadiran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dalam Silatnas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) bukan tanpa alasan.

Diketahui, sejak enam bulan lalu LBP menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina APDESI. “Bapak Luhut Binsar Panjaitan adalah Dewan Pembina APDESI. Baru enam bulan, setelah dilantik,” kata Sekjen APDESI Asep Anwar Sadat diberitakan suara.com, Kamis (31/3/2022).

Asep menjelaskan, Luhut menjabat Ketua Dewan Pembina APDESI bersamaan dengan dirinya dan rekan-rekan pengurus APDESI dilantik oleh Kemendagri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kendati begitu, Asep mengatakan, terkait peran Luhut dalam acara Silatnas APDESI hingga ada yang menyuarakan Presiden Joko Widodo tiga periode tidak ada kaitannya sama sekali.

Baca Juga :  Sindir APDESI yang Dukung Jokowi Tiga Periode, Sekjen PDIP: Urus Desa Saja

“Pak Luhut hanya memenuhi undangan dari DPP APDESI menjadi keynote speaker membahas tentang investasi dan pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa, masa pandemi COVID-19,” kata dia.

Diberitakan sukabumiheadline.com sebelumnya, aksi para kepala desa yang mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode, disindir Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

Hasto mengatakan, tugas kepala desa harus mendorong kemajuan wilayahnya, bukan justru sebaliknya dan malah berpolitik.

“Mendorong kemajuan desa jauh lebih penting sebagai tugas kepala desa, dibandingkan tindakan sebagian kepala desa yang sekadar menyuarakan aspirasi yang dimobilisasi terkait dengan isu-isu politik yang berpotensi melanggar konstitusi,” kata Hasto, Kamis (31/3/2022).

Baca Juga :  Megawati Hanya Berani Sindir Emak-emak Pengajian, ke Pengguna TikTok Tidak

Pernyataan Hasto tersebut merespons Ketua Umum APDESI Surtawijaya yang menyatakan pihaknya mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode. Menurutnya, APDESI siap deklarasi dukung Jokowi tiga periode.

Namun, kata dia, dukungan tersebut bukan semata-mata keinginan mendadak dari para kepala desa, tapi ia menganggap kalau APDESI memiliki utang kepada Jokowi yang sudah mengabulkan tuntutan, di mana salah satunya ialah mengubah aturan mekanisme gaji kepala desa dari tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali.

“Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita,” ujarnya. Awalnya, APDESI hendak melakukan deklarasi bersamaan dengan Silahturahmi Nasional (Silatnas) Apdesi 2022 yang digelar pada hari yang sama, tapi dilarang sejumlah pihak.

“Tadinya mau hari ini, dilarang sama semua. Saya capek dilarang sono-sini,” ucapnya.

Berita Terkait

Alhamdulillah, tunjangan guru Pendidikan Agama Islam naik Rp500 ribu
Mulai 14 Juli 2025, ini rincian jam masuk sekolah di Jabar untuk PAUD, SD, SMP dan SMA
Dikenal sebagai Geng 9 Naga, Tomy Winata akan bangun wilayah terisolir di Sukabumi
Respons Dewan Pers soal maraknya wartawan bodrek peras pejabat
Tebus tunggakan ijazah, Pemprov Jawa Barat gelontorkan Rp600 miliar
RI siapkan 20.000 ha lahan pertanian beras-tomat khusus buat Palestina
Tolak usul pemekaran Jawa Barat jadi 5 provinsi, Dedi Mulyadi: Tak realistis!
Sukabumi 20, Pemprov Jawa Barat tutup 118 tambang ilegal

Berita Terkait

Senin, 14 Juli 2025 - 21:39 WIB

Alhamdulillah, tunjangan guru Pendidikan Agama Islam naik Rp500 ribu

Minggu, 13 Juli 2025 - 18:44 WIB

Mulai 14 Juli 2025, ini rincian jam masuk sekolah di Jabar untuk PAUD, SD, SMP dan SMA

Kamis, 10 Juli 2025 - 15:58 WIB

Dikenal sebagai Geng 9 Naga, Tomy Winata akan bangun wilayah terisolir di Sukabumi

Selasa, 8 Juli 2025 - 18:29 WIB

Respons Dewan Pers soal maraknya wartawan bodrek peras pejabat

Selasa, 8 Juli 2025 - 10:00 WIB

Tebus tunggakan ijazah, Pemprov Jawa Barat gelontorkan Rp600 miliar

Berita Terbaru

Kasus ijazah palsu, Wali Kota Shizuoka Jepang Maki Takubo mundur - Ist

Internasional

Kasus ijazah palsu, Wali Kota Shizuoka Jepang Maki Takubo mundur

Senin, 14 Jul 2025 - 20:31 WIB