sukabumiheadline.com – Majelis Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan ijazah milik Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau Jokowi merupakan informasi terbuka. Dengan demikian, KIP menerima permohonan dari pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi yang meminta ijazah Jokowi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Putusan tersebut diambil dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 074/X/KIP-PSI/2025 yang digelar pada Selasa (13/1/2026).
“Amar putusan, memutuskan, menerima permohonan untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Handoko Agung Saputro.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Majelis KIP juga menyatakan bahwa salinan ijazah Jokowi untuk pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 sebagai informasi yang terbuka.
“Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai pencalonan Presiden RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 merupakan informasi yang terbuka,” kata Handoko.
KIP juga memerintahkan KPU untuk memberikan informasi kepada pemohon mengenai salinan ijazah Jokowi itu.
“Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.
Untuk informasi, sebelumnya, Bonatua mempersoalkan sembilan informasi yang disembunyikan KPU RI dalam salinan ijazah kelulusan Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
Atas hal itu, Bonatua mengajukan sengketa ke KIP karena KPU RI dinilai menyembunyikan informasi publik.
