Vonis Satu tahun Penjara untuk 5 Terdakwa Kebakaran Kejakgung

- Redaksi

Senin, 26 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Kejaksaan Agung Terbakar Pada 22 Juli 2020 | Foto: Antaranews.com

Gedung Kejaksaan Agung Terbakar Pada 22 Juli 2020 | Foto: Antaranews.com

SUKABUMIHEADLINES.com – Lima orang pekerja renovasi Gedung Kejaksaan Agung (Kejakgung) RI divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) sebagai terdakwa peristiwa kebakaran di gedung yang terletak di kawasan Blok M, Jakarta Selatan tersebut.

Lima terdakwa yakni Syahrul Karim, Karta, Imam Sudrajat, dan Tarno dijatuhi pidana penjara selama satu tahun, sebagaimana diputuskan oleh Majelis hakim pengadilan. Sementara satu terdakwa lainnya, yakni Uti Abdul Munir, yang diketahui sebagai mandor lima terdakwa tersebut, divonis bebas, Senin 26 Juli 2021.

“Menyatakan terdakwa, Syahrul Karim, Karta, Imam Sudrajat dan Tarno, serta Halim, telah terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana tentang turut serta menyebabkan kebakaran yang menyebabkan bahaya umum bagi barang, dan nyawa orang lain,” tutur hakim Elfian, saat membacakan putusan sidang di PN Jaksel, dikutip dari republika.co.id.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Vonis hakim tersebut, menguatkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), yang menuntut para terdakwa menggunakan sangkaan dalam pasal 188 KUH Pidana, juncto (jo), Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana. Sangkaan tersebut, terkait dengan kealpaan, maupun kesalahan yang menyebabkan kebakaran.

“Menjatuhkan hukuman pidana terhadap para terdakwa (Syahrul Karim, Karta, dan Tarno, serta Halim), dengan hukuman penjara masing-masing selama satu tahun,” putus hakim Elfian.

Sementara untuk terdakwa Uti Abdul Munir, majelis hakim tak sependapat dengan dakwaan, maupun tuntutan JPU. “Atas nama terdakwa Uti Abdul Munir, tidak terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum,” ujar hakim Elfian.

Atas vonis bebas tersebut, hakim memerintahkan JPU, untuk melepaskan terdakwa Uti Abdul Munir dari segala penuntutan. “Serta memulihkan hak-hak terdakwa (Uti Abdul Munir), dan serta harkat martabat atas yang bersangkutan,” ujar hakim.

Diketahui sebelumnya, kebakaran Kejakgung, terjadi genap setahun lalu, pada Sabtu (22/7) petang. Perlu waktu 12 jam, bagi 250-an lebih petugas pemadam untuk menjinakkan api dalam peristiwa tersebut. Namun, api sudah melahap habis dua bangunan utama di sisi sayap utama komplek lembaga penuntutan yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan (Jaksel) itu. Tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Namun kerugian negara dari insiden tersebut, setotal Rp 1,2 triliun. Ruang kerja Jaksa Agung, dan pejabat tinggi Korps Adyaksa lainnya, turut hangus terbakar. Termasuk unit bangunan, dan ruang kerja, tempat penyimpanan data-data intelijen Jaksa Agug Muda Intelijen (Jamintel), serta arsip kepegawaian juga hangus terbakar. Kebakaran tersebut, membuat sedikitnya 1.200 pegawai kejaksaan, mengungsi tempat kerja ke Badiklat Kejaksaan di Ragunan, Jaksel, dan Ceger, Jakarta Timur (Jaktim).

Terkait dengan peristiwa kebakaran tersebut, penyidikan oleh Bareskrim Polri, sebetulnya menetapkan 11 orang tersangka untuk disorongkan ke penuntutan. Selain enam yang sudah divonis itu, dalam kasus tersebut, juga menetapkan tersangka lainnya, yakni MD, RS dan JM yang merupakan rekanan swasta dalam pengadaan alat-alat renovasi, dan pembersihan gedung Kejakgung. Sementara tersangka J, dan NM adalah pegawai Kejakgung yang melakukan kontrak dengan perusahaan alat-alat renovasi, dan pembersih itu.

Berita Terkait

Hukum istri ambil uang suami tanpa bilang dulu menurut KUHP baru
12 pelanggaran lalu lintas terbanyak terekam kamera ETLE polisi dan denda tilang
Hukum di Indonesia seperti golok, Mantan Ketua MK: Suram
Nah lho! Ban motor gundul kena tilang Rp250 ribu atau penjara 1 bulan
Ada 3 kelompok masyarakat berhak sertifikat tanah gratis, ini daftarnya
Begini cara bikin SIM Digital jika yang fisik hilang atau ketingalan
Ternyata naturalisasi WNA jadi WNI tidak gratis, tapi harus bayar segini
Peraturan Presiden 111/2025 masukkan LBGTQ sebagai ancaman non-militer

Berita Terkait

Minggu, 2 Agustus 2026 - 20:25 WIB

Hukum istri ambil uang suami tanpa bilang dulu menurut KUHP baru

Selasa, 28 Juli 2026 - 08:47 WIB

12 pelanggaran lalu lintas terbanyak terekam kamera ETLE polisi dan denda tilang

Minggu, 26 Juli 2026 - 03:40 WIB

Hukum di Indonesia seperti golok, Mantan Ketua MK: Suram

Jumat, 24 Juli 2026 - 20:19 WIB

Nah lho! Ban motor gundul kena tilang Rp250 ribu atau penjara 1 bulan

Kamis, 23 Juli 2026 - 14:16 WIB

Ada 3 kelompok masyarakat berhak sertifikat tanah gratis, ini daftarnya

Berita Terbaru