Waduh Suku Ini Akan Menggelar Referendum, Jangan Sampai Merambat

- Redaksi

Minggu, 3 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suku Aborigin, penghuni Australia. l Istimewa

Suku Aborigin, penghuni Australia. l Istimewa

sukabumiheadline.com l Australia akan menggelar referendum bersejarah pada 14 Oktober 2023 untuk memutuskan apakah akan mengakui masyarakat Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres dalam konstitusi negara tersebut, sekaligus membentuk badan permanen bagi mereka untuk memberikan nasihat mengenai undang-undang.

Usulan ini menjadi bahan perdebatan sengit di Australia. Pasalnya, referendum di negara ini belum berhasil selama hampir 50 tahun.

Agar rencana ini berhasil, mayoritas warga Australia harus memilih “ya”. Diperlukan juga dukungan mayoritas di setidaknya empat dari enam negara bagian Australia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Komposisi, fungsi, dan wewenang badan tersebut, yang nasihatnya tidak mengikat, kemudian akan dirancang dan diperdebatkan oleh parlemen.

Saat mengumumkan tanggal pemungutan suara pada rapat umum di Adelaide, Perdana Menteri Anthony Albanese menyebut pemungutan suara tersebut sebagai “kesempatan sekali dalam satu generasi untuk menyatukan negara kita dan mengubahnya menjadi lebih baik”.

Baca Juga :  5 Negara yang Jadikan Bahasa Indonesia Penting

The Voice akan menjadi “sebuah komite yang terdiri dari Penduduk Asli Australia, yang dipilih oleh Penduduk Asli Australia, dan memberikan nasihat kepada pemerintah sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik bagi Penduduk Asli Australia”, katanya, dikutip BBC, Rabu (30/8/2023).

“Anda diminta… untuk mengatakan ‘ya’ terhadap sebuah gagasan yang waktunya telah tiba – untuk mengatakan ‘ya’ terhadap undangan yang datang langsung dari masyarakat Aborigin dan Penduduk Pribumi Selat Torres sendiri.”

Hal ini direkomendasikan oleh dokumen bersejarah pada 2017 yang disebut Pernyataan Uluru dari Hati. Disusun oleh lebih dari 250 pemimpin masyarakat adat, pernyataan ini dianggap sebagai seruan terbaik, meskipun tidak bulat, untuk melakukan reformasi yang berdampak pada warga First Nations Australia.

Australia adalah satu-satunya negara Persemakmuran yang belum pernah menandatangani perjanjian dengan masyarakat adatnya, dan para pendukungnya mengatakan bahwa Voice adalah langkah penting menuju rekonsiliasi.

Baca Juga :  Wanita Asal Indonesia Maju Jadi Calon Wali Kota Darwin Australia

Adapun, penduduk asli Australia menghadapi tingkat kerugian yang tidak proporsional di seluruh masyarakat, sesuatu yang sudah lama sulit diatasi oleh Australia.

Pemimpin oposisi Peter Dutton, yang merupakan penentang Voice, mengatakan bahwa proposal tersebut tidak cukup rinci, dan secara kontroversial menyatakan bahwa hal tersebut dapat memecah belah warga Australia secara rasial.

Namun banyak aktivis “tidak”, termasuk Dutton, yang dituduh melakukan rasisme dan menyebarkan disinformasi.

Mereka kemudian menuduh kampanye “ya” sebagai sebuah bentuk elitisme dan mengabaikan kekhawatiran yang sahih dari masyarakat Australia pada umumnya.

Para pendukung kesehatan mental telah memperingatkan bahwa intensitas dan nada perdebatan ini akan berdampak buruk pada masyarakat adat.

Australia terakhir kali mengadakan referendum pada 1999, ketika memilih untuk tidak menjadi republik.

Hanya delapan dari 44 referendum di Australia yang berhasil, yang terbaru pada tahun 1977. Tidak ada referendum yang berhasil tanpa dukungan bipartisan

Berita Terkait

Tim Pembentukan Negara Palestina resmi disahkan, Perancis ketua
Ini peta Palestina terbaru versi pemerintah Inggris dan keterangan yang diubah
Bantuan kemanusiaan ke Gaza dikawal kapal perang Italia dan Spanyol
Resmi, 3 negara sekutu dekat Amerika Serikat akui kedaulatan Palestina, satu tetangga RI
Kim Jong-un gencarkan hukuman mati bagi warga Korea Utara yang nonton film luar negeri
Respons Israel, OKI akan bentuk NATO versi negara Muslim
Negara Palestina merdeka, ini daftar negara pro, abstain dan menolak
Pangeran MbS tegaskan sikap Arab Saudi: Gaza milik Palestina!

Berita Terkait

Sabtu, 27 September 2025 - 04:00 WIB

Tim Pembentukan Negara Palestina resmi disahkan, Perancis ketua

Jumat, 26 September 2025 - 19:11 WIB

Ini peta Palestina terbaru versi pemerintah Inggris dan keterangan yang diubah

Jumat, 26 September 2025 - 14:16 WIB

Bantuan kemanusiaan ke Gaza dikawal kapal perang Italia dan Spanyol

Senin, 22 September 2025 - 14:06 WIB

Resmi, 3 negara sekutu dekat Amerika Serikat akui kedaulatan Palestina, satu tetangga RI

Sabtu, 20 September 2025 - 20:41 WIB

Kim Jong-un gencarkan hukuman mati bagi warga Korea Utara yang nonton film luar negeri

Berita Terbaru

Hikmah

Keselamatan dan kesehatan kerja menurut Islam

Rabu, 8 Okt 2025 - 02:30 WIB

SDN Suradita Kabupaten Sukabumi - sukabumiheadline.com

Headline

Ribuan ruang kelas SD di Kabupaten Sukabumi rusak

Rabu, 8 Okt 2025 - 01:19 WIB