Warga Sukabumi Terlanjur Pinjam Uang ke Pinjol Ilegal? Tak Perlu Dibayar

- Redaksi

Selasa, 23 Agustus 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mahfud MD | Foto: Istimewa

Mahfud MD | Foto: Istimewa

SUKABUMIHEADLINE.com l Bagi warga Sukabumi yang sudah terlanjur meminjam uang ke pinjaman online (Pinjol) ilegal, tidak perlu khawatir lagi untuk melunasinya.

Pasalnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengimbau masyarakat yang sudah terlanjur meminjam uang ke pinjaman online (pinjol) ilegal agar tidak perlu membayar tagihannya.

Hal ini disampaikan Mahfud seusai rapat masalah penegakan hukum terkait masalah keuangan dan pinjol ilegal beberapa lalu, dikutip dari kanal YouTube Kemenko Polhukam, Ahad (20/8/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, Pinjol ilegal secara hukum perdata, adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif seperti diatur dalam hukum perdata.

“Dari sudut hukum pidana terkait ekses-ekses ikutan seperti misalnya tindakan ancaman kekerasan, ancaman penyebaran foto senonoh mulai ditingkatkan. Itu mulai sekarang bandar-bandarnya dan stafnya mulai ditindak,” ungkap Mahfud MD.

Mahfud menambahkan, pemerintah dan penegak hukum akan melakukan tindakan tegas pada pinjol ilegal. Di sisi lain, pinjol legal dipersilakan berkembang karena justru hal itu yang kita harapkan.

“Tetapi yang ilegal ini yang kita tindak dengan ancaman hukum pidana. Bareskirm Polri akan memassifikasi tindakannya nanti diberbagai tempat kalau ada orang yang tetap dipaksa bayar jangan bayar karena itu ilegal,” yakin Mahfud.

Berita Terkait

Putusan lengkap hakim PTUN batalkan SK Bupati Sukabumi pecat Kades Babakanjaya
UU Pemilu digugat lagi, Gen Z berpeluang jadi Presiden RI
PBNU desak negara hadir cegah gerakan dan propaganda LGBTQ
Diringkus di Ciracap Sukabumi, 2 pelaku curanmor tak berkutik
Mabes Polri ungkap peran jenderal polisi TK di kasus penyadapan ilegal HP presiden
Mengenal Polisi Peduli Pengagguran: Sejarah, tujuan dan pelaksanaan Poliran
Soal penyadapan ilegal HP Prabowo ulah Listyo Sigit cs, Yusril: Mengarah ke makar
5 fakta kasus sadap HP Prabowo: Tersangka baru, timsus, pemberi perintah dan sidang etik

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 00:01 WIB

Putusan lengkap hakim PTUN batalkan SK Bupati Sukabumi pecat Kades Babakanjaya

Rabu, 18 November 2026 - 16:05 WIB

UU Pemilu digugat lagi, Gen Z berpeluang jadi Presiden RI

Selasa, 17 November 2026 - 18:08 WIB

PBNU desak negara hadir cegah gerakan dan propaganda LGBTQ

Senin, 16 November 2026 - 02:00 WIB

Diringkus di Ciracap Sukabumi, 2 pelaku curanmor tak berkutik

Jumat, 13 November 2026 - 09:40 WIB

Mabes Polri ungkap peran jenderal polisi TK di kasus penyadapan ilegal HP presiden

Berita Terbaru