Mundur dari Menko Polhukam, TPN Ingin Mahfud MD Kritik Pemerintah Lebih Terbuka

- Redaksi

Rabu, 31 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mahfud MD | Foto: Istimewa

Mahfud MD | Foto: Istimewa

sukabumiheadline.com l Deputi Kanal Media Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra meyakini, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD bersuara lebih lantang setelah mundur dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Menurut dia, selama Mahfud menjadi Menko Polhukam, ada koridor-koridor tertentu yang membuat eks Ketua MK itu masih menahan diri.

“Nah kita berharap dengan sekarang beliau mungkin sebentar lagi secara resmi tidak akan lagi menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, beliau akan lebih leluasa bergerak dan menyuarakan,” kata Karaniya dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Karaniya menjelaskan, maksud dari suara yang lebih lantang adalah menyuarakan terjadinya kekerasan-kekerasan pada Pemilu 2024.

Baca Juga :  Mahfud MD: Ada Jenderal Bintang Tiga Ancam Mundur dari Polri Jika Sambo Tidak Tersangka

Dia berharap, suara-suara akan adanya kekerasan dan intimidasi itu menjadi terang benderang ketika Mahfud bebas bergerak menjadi cawapres, tak lagi sebagai Menko Polhukam.

“Bagaimana hal-hal yang sudah lama tidak kita lihat di zaman Indonesia reformasi ini lalu kita saksikan kembali. Kita kembali menyaksikan apa yang dulu kita lihat pada masa orba (orde baru),” ujar Karaniya.

Lebih jauh, Karaniya memandang mundurnya Mahfud dari Menko Polhukam juga untuk mengkritik karena kekuasaan saat ini dipakai untuk mendukung pasangan calon (paslon) tertentu.

Mahfud, menurut Karaniya, menyampaikan hal itu secara langsung di Semarang, 23 Januari lalu ketika menyatakan rencana mengundurkan diri dari kabinet Jokowi.

“Waktu di Semarang saya kebetulan mendampingi Prof Mahfud. Waktu itu disampaikan secara langsung oleh beliau bahwa ‘Ini merupakan kritik moral, protes moral terhadap apa yang kita lihat dari hari ke hari, betapa kekuasaan aparat dan fasilitas negara disalahgunakan secara sangat terbuka, sangat telanjang, sangat terang benderang, untuk mendukung Paslon tertentu,” tutur Karaniya.

Baca Juga :  Jokowi: Yang Ingin 3 Periode Cari Muka dan Menampar Muka Saya

“Itu yang mendorong Prof Mahfud untuk kemudian sampai ke titik ini,” sambungnya.

Sebelumnya, Mahfud MD kembali menegaskan rencananya untuk mundur dari kursi Menko Polhukam, Kabinet Indonesia Maju. Mahfud bilang, dia hendak berpamitan secara baik-baik ke Presiden Joko Widodo.

“Saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau (Presiden) dan saya akan melaporkan saya sudah selesai,” kata Mahfud saat berkunjung ke Lampung Tengah, Rabu, dikutip dari siaran langsung Instagram resminya, @mohmahfudmd.

Mahfud mengatakan, pada Oktober 2019 lalu dirinya diangkat sebagai Menko Polhukam dengan penuh kehormatan dan kepercayaan dari Kepala Negara. Ia juga mengaku percaya dengan Jokowi.

Berita Terkait

Wali Kota Bogor Dedie Rachim ingatkan hal ini untuk warga Sukabumi
Gunung Padang Cianjur dipugar awal bulan ini
Pernyataan sikap DPC GMNI Sukabumi Raya soal dualisme kepengurusan: Fragmentasi bukan jalan juang!
Hadiah Rp7,5 miliar, Gubernur Jawa Barat gelar Lomba Pembangunan Desa dan Kelurahan 2025
Tragis, anggota DPR: Kami dengar amplop kondangan akan dipajak pemerintah
Usai dilantik jadi ASN, guru PPPK ramai-ramai gugat cerai suami
Mulai 2026 Kemenag tak lagi urusi ibadah haji
Alhamdulillah, tunjangan guru Pendidikan Agama Islam naik Rp500 ribu

Berita Terkait

Senin, 4 Agustus 2025 - 04:54 WIB

Wali Kota Bogor Dedie Rachim ingatkan hal ini untuk warga Sukabumi

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 10:00 WIB

Gunung Padang Cianjur dipugar awal bulan ini

Kamis, 31 Juli 2025 - 00:19 WIB

Pernyataan sikap DPC GMNI Sukabumi Raya soal dualisme kepengurusan: Fragmentasi bukan jalan juang!

Senin, 28 Juli 2025 - 11:57 WIB

Hadiah Rp7,5 miliar, Gubernur Jawa Barat gelar Lomba Pembangunan Desa dan Kelurahan 2025

Rabu, 23 Juli 2025 - 22:43 WIB

Tragis, anggota DPR: Kami dengar amplop kondangan akan dipajak pemerintah

Berita Terbaru

Honda CB125 Hornet - Honda

Otomotif

Honda CB125 Hornet, motor sport seharga Rp20 juta

Minggu, 10 Agu 2025 - 03:26 WIB