Nah Lho, Izin Usaha Group Lease Finance Indonesia Dicabut OJK

- Redaksi

Senin, 27 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor OJK - Ist

Kantor OJK - Ist

SUKABUMIHEADLINES.com l JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan mencabut izin usaha PT Group Lease Finance Indonesia, demikian bunyi Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-96/D.05/2021 pada 9 September 2021 lalu.

Disampaikan Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1A OJK Dewi Astuti, pencabutan berlaku sejak keputusan OJK dikeluarkan. Melalui keputusan itu, perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha bidang perusahaan pembiayaan.

Selain itu, Group Lease Finance Indonesia juga berkewajiban menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai perundang-undangan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Perusahaan wajib menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya, dikutip dari republika.co.id pada Senin (27/9/2021).

Ditambahkannya, perusahaan wajib menyelesaikan hak dan kewajiban baik kepada debitur, kreditur maupun pemberi dana. Kemudian memberikan informasi secara jelas kepada mereka terkait mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban tersebut.

Group Lease Finance Indonesia juga harus menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah di internal perusahaan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 112 POJK Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah

“Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata finance, pembiayaan, atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau kelembagaan syariah, dalam nama perusahaan,” ucapnya.

OJK juga mengimbau seluruh debitur yang telah melakukan pelunasan pinjaman untuk memperbarui data permohonanan kepada OJK. Kemudian mengajukan permohonan secara tertulis kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit (email: [email protected]).

Berita Terkait

Upah Minimum Provinsi Jawa Barat 2027 ditetapkan jadi segini
Menghitung volume produksi tanaman hias dari Sukabumi per tahun
Mau merantau? Sebaiknya hindari 15 kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia ini
4 shuttle bus layani Jakarta-Sukabumi PP, tarif, jadwal dan titik keberangkatan
Termasuk ruas Parungkuda-Sukabumi Barat, ini daftar jalan tol gratis saat libur Nataru
Berlibur ke Sukabumi? Ini info terbaru pembangunan rest area Jalan Tol Bocimi
Pengusaha wajib setor dana cadangan pesangon, sanksi pidana bagi yang menolak
UMKM Sukabumi Mahorahora tembus pasar luar negeri usai raih penghargaan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 06:12 WIB

Upah Minimum Provinsi Jawa Barat 2027 ditetapkan jadi segini

Sabtu, 21 November 2026 - 02:10 WIB

Menghitung volume produksi tanaman hias dari Sukabumi per tahun

Jumat, 20 November 2026 - 14:04 WIB

Mau merantau? Sebaiknya hindari 15 kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia ini

Rabu, 18 November 2026 - 03:21 WIB

4 shuttle bus layani Jakarta-Sukabumi PP, tarif, jadwal dan titik keberangkatan

Selasa, 17 November 2026 - 14:00 WIB

Termasuk ruas Parungkuda-Sukabumi Barat, ini daftar jalan tol gratis saat libur Nataru

Berita Terbaru

Ilustrasi gaji atau tunjangan hari raya (THR) - sukabumiheadline.com

Regulasi

Upah Minimum Provinsi Jawa Barat 2027 ditetapkan jadi segini

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:12 WIB