sukabumiheadline.com – Dedi Mulyadi, menyoroti kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat terkait masih maraknya anak-anak yang mengemis di perempatan jalan.
Hal itu disampaikan Dedi saat menghadiri kegiatan halal bi halal Idul Fitri 1446 Hijriyah di halaman Gedung Sate, Selasa (8/4/2025). Ia mengancam akan membubarkan dinas yang mengurusi perempuan dan anak tersebut jika gagal memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat.
Dalam momen tersebut, Gubernur Jawa Barat itu secara terbuka mempertanyakan kepada jajaran DP3AKB mengenai keberadaan anak-anak yang masih terlihat di perempatan jalan, tidak bersekolah, bahkan diduga dieksploitasi oleh orang tua mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kenapa masih ada anak-anak yang berada di perempatan jalan, minta-minta, enggak sekolah, diperalat orang tuanya, kenapa dibiarkan?” tanya Dedi Mulyadi, dikutip dari akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, Kamis (10/4/2025).
Menanggapi pertanyaan itu, seorang pegawai DP3AKB mengatakan bahwa mereka tidak membiarkan hal tersebut.
“Enggak dibiarkan, Pak,” ucap seorang DP3AKB.
“Enggak ada tindakan sampai sekarang,” balas Dedi tegas.
Meski pihak DP3AKB mengeklaim telah melakukan berbagai bentuk kerja sama, Dedi menganggap pendekatan tersebut belum cukup. Ia mendesak agar solusi yang diterapkan bersifat teknis dan langsung menyasar permasalahan.
“Enggak, enggak. Ngomongnya jangan administratif ke saya, teknis aja. Kenapa dibiarkan?” ujarnya.
Dedi berharap langkah konkret segera diambil, dengan mencontoh tindakan yang sudah pernah ia lakukan sendiri.
“Gubernur udah kasih contoh, orangnya dibawa, ibunya jadi tukang sapu di Gedung Pakuan. Lakukan itu,” katanya.
Ia pun menegaskan, persoalan sosial seperti ini tak bisa diselesaikan hanya dengan wacana kerja sama tanpa eksekusi nyata.
“Kalau kita kerja sama, kita ini, kita itu, enggak akan selesai, Pak. Malu, Pak. Ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, tapi anak kecil di kolong jembatan dibiarkan.” pungkasnya kepada Sekretaris Daerah Jawa Barat dan pegawai DP3AKB.
Pernyataan tegas Dedi Mulyadi menjadi sorotan penting bagi seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan anak jalanan harus dilakukan dengan aksi langsung yang nyata, bukan hanya melalui rapat atau dokumen kerja sama.
“Betul enggak Pak Sekda, kalau di Kota Bandung saja masih banyak anak-anak yang minta-minta masih banyak anak-anak diperalat oleh orang tuanya untuk mencari uang, dinasnya kita tutup aja,” lanjutnya.
Dedi sempat menanyakan pernyataannya menutup Dinas P3AKB kepada Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman.
“Bisa Pak? Sederhana, dijadikan tukang sapu selesai. Satu orang, walaupun memang belum bisa semuanya tapi kan minimal, Dinas Pemberdayaan Perempuan diam tidak bergerak,” ucapnya.
“Malu, ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ada anak terlantar di kolong jembatan dibiarka. Kalau itu tidak bersih saya tutup dinasnya!” tegas Dedi Mulyadi.
