Federasi Serikat Guru Indonesia ke Mendikdasmen: Hentikan kirim siswa nakal ke barak militer

- Redaksi

Rabu, 21 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dedi Mulyadi mengunjungi siswa di barak militer - Istimewa

Dedi Mulyadi mengunjungi siswa di barak militer - Istimewa

sukabumiheadline.com – Pendapat menentang kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memasukkan siswa nakal ke barak militer tidak hanya dari DPRD Jawa Barat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komnas HAM.

Terbaru, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak Mendikdasmen Abdul Mu’ti segera menghentikan program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer di Jawa Barat.

FSGI menilai program yang digagas Dedi Mulyadi itu tidak memiliki dasar pedagogis dan psikologis yang jelas serta berpotensi melanggar hak anak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Program ini tidak memiliki landasan yang kuat. Tidak ada kurikulum, silabus, atau modul ajar yang disiapkan. Ini menjadikan anak-anak seperti kelinci percobaan,” kata Sekretaris Jenderal FSGI Fahriza Marta Tanjung dalam keterangan tertulis pada Senin, 19 Mei 2025.

Fahriza mengatakan hasil pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap program ini semakin menegaskan lemahnya rancangan kebijakan itu.

Beberapa temuan antara lain tidak adanya standar rekrutmen peserta, metode pembelajaran yang tidak seragam, pencampuran jenjang dan kelas dalam proses belajar, serta kegiatan fisik berlebihan yang membuat siswa kelelahan dan tidak fokus belajar.

“Pembina dalam program ini pun banyak yang tidak memahami prinsip perlindungan anak. Ini sangat membahayakan,” ujar Fahriza.

Berita Terkait

KDM ajak Gen Z Jawa Barat nikah sederhana, uang mending buat beli rumah
Soal bayar pajak kendaraan tanpa KTP pemilik lama, Korlantas Polri kunjungi Lembur Pakuan
Pemprov Jawa Barat akan gelar Festival Kabaya Sunda 2026 bulan depan
Kabar baik untuk sopir angkot di Jawa Barat, Dedi Mulyadi tawarkan kredit EV tanpa DP
Bayar pajak kendaraan masih harus ada KTP, KDM nonaktifkan Kepala Samsat Bandung
KDM: Bangun trotoar estetik di Jabar, istilah shelter ganti “pangiuhan”
Angkot di Sukabumi diliburkan Pemprov, dapat kompensasi Rp200 ribu
1 Tahun Dedi-Erwan: Tingkat kepuasan kinerja KDM sangat tinggi, terendah di Sukabumi

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 13:27 WIB

KDM ajak Gen Z Jawa Barat nikah sederhana, uang mending buat beli rumah

Senin, 13 April 2026 - 20:31 WIB

Soal bayar pajak kendaraan tanpa KTP pemilik lama, Korlantas Polri kunjungi Lembur Pakuan

Jumat, 10 April 2026 - 17:48 WIB

Pemprov Jawa Barat akan gelar Festival Kabaya Sunda 2026 bulan depan

Kamis, 9 April 2026 - 14:22 WIB

Kabar baik untuk sopir angkot di Jawa Barat, Dedi Mulyadi tawarkan kredit EV tanpa DP

Rabu, 8 April 2026 - 18:10 WIB

Bayar pajak kendaraan masih harus ada KTP, KDM nonaktifkan Kepala Samsat Bandung

Berita Terbaru