Pernyataan sikap DPC GMNI Sukabumi Raya soal dualisme kepengurusan: Fragmentasi bukan jalan juang!

- Redaksi

Kamis, 31 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bendera Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) - Ist

Bendera Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) - Ist

sukabumiheadline.com – DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya menegaskan sikap menolak dualisme kepemimpinan DPP GMNI dan mendesak dilaksanakannya Kongres Persatuan.

Sekretaris DPC GMNI Sukabumi Raya, Rifky Zulhadzilillah, menegaskan bahwa persatuan adalah nilai fundamental dalam GMNI yang harus terus dijaga.

Dalam pernyataan sikapnya, GMNI Sukabumi Raya menolak segala bentuk dualisme dalam tubuh organisasi dan menegaskan bahwa mereka tidak akan melegitimasi DPP manapun hingga Kongres Persatuan dilaksanakan. Mereka juga menegaskan tidak akan ikut serta dalam kongres yang hanya diselenggarakan oleh salah satu pihak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“DPC GMNI Sukabumi Raya saat ini tengah dihadapkan pada situasi yang tidak ideal, yaitu fragmentasi yang tengah terjadi dalam tubuh GMNI secara Naisonal,” kata Rifky Zulhadzilillah, dalam pernyataan tertulisnya diterima sukabumiheadline.com, Kamis (31/7/2025).

Ditambahkan Rifky, situasi ini ditandai dengan perpecahan internal, munculnya faksi-faksi kepentingan, hingga inkonsistensi yang dapat merusak semangat kolektif serta menggerus nilai-nilai utama yang menjadi fondasi GMNI sejak pertama dilahirkan, yaitu asas perjuangan Marhaenisme.

“Karenanya, saya sebagai Sekretaris DPC GMNI Sukabumi Raya memandang bahwa fragmentasi ini tidak hanya melemahkan kekuatan struktural organisasi, akan tetapi juga mengancam ruh asas perjuangan Marhaenisme yang seharusnya menjadi pemersatu seluruh
kader GMNI di Indonesia,” tegasnya.

Rifky juga menegaskan, sebagai organisasi kader dan organisasi perjuangan, GMNI tidak boleh kehilangan arah akibat pertarungan ego dan ambisi individu atau kelompok tertentu.

“GMNI bukan ruang transaksi kekuasaan, melainkan ruang pengabdian dan pendidikan ideologis untuk membentuk kader bangsa yang berpihak kepada Rakyat Marhaen,” paparnya Rifky.

Karenanya, lanjut dia, semangat kolektif untuk bersatu harus lebih besar daripada ego faksi.

“Saya pribadi menginginkan seluruh kader Kembali kepada garis ideologis, menjunjung tinggi prinsip persatuan, dan menempatkan kepentingan rakyat Marhaen sebagai orientasi perjuangan utama,” katanya.

“Saya percaya bahwa GMNI masih memiliki cadangan moral, intelektual, dan ideologis yang kuat untuk Kembali menyatu dan menjadi pelopor perubahan sosial. Fragmentasi hanya akan membawa kita mundur dan mengkhianati amanat sejarah perjuangan kaum Marhaenis,” beber Rifky.

Dualisme kepemimpinan GMNI

Untuk informasi, dualisme kepemimpinan dalam organisasi yang didirikan pada 23 Maret 1954 di Surabaya tersebut sudah lebih dari lima tahun berlalu, tepatnya sejak dualisme di DPP GMNI pertama kali mencuat usai Kongres XXI di Ambon pada 2019.

Kongres ini diwarnai aksi intimidasi, kericuhan, dan pengambilan keputusan yang dianggap tidak adil oleh sebagian pihak. Dalam perjalanannya, ketidakpuasan hasil kongres tersebut menciptakan perpecahan tajam yang hingga kini belum terselesaikan.

Ketegangan memuncak ketika sebagian peserta memutuskan untuk mengadakan kongres tandingan di lokasi lain. Akibatnya, lahirlah dua kubu kepemimpinan yang masing-masing mengklaim legitimasi. Hal ini diperburuk oleh minimnya mekanisme internal penyelesaian sengketa, yang membuat konflik berlarut-larut hingga ke tingkat cabang.

Seiring berjalannya waktu, pengakuan legal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terhadap salah satu kubu tidak berhasil menyelesaikan konflik secara keseluruhan.

Dualisme dalam praktik tetap terjadi di lapangan, dengan masing-masing kubu menjalankan agenda mereka sendiri. Keadaan ini menggambarkan betapa dalamnya fragmentasi yang dialami GMNI, sehingga sulit menemukan titik temu antar pihak yang berseteru.

Dualisme ini telah memberikan dampak signifikan terhadap eksistensi GMNI sebagai organisasi mahasiswa nasionalis. Pertama, konflik internal menguras energi organisasi yang seharusnya digunakan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Marhaen.

Namun, dualisme kepemimpinan berlanjut hingga Kongres GMNI ke-22 di Bandung pada 16-30 Juni 2025 yang melanggengkan dualisme kepemimpinan nasional.

Alhasil, Kongres Bandung yang sejatinya menjadi agenda persatuan, malah melanggengkan dualisme kembali.

“Kami, GMNI Sukabumi Raya hadir di Kongres Bandung. Dualisme ini mengundang keprihatinan dari berbagai pihak, baik internal organisasi maupun masyarakat luas yang mengenal GMNI sebagai salah satu motor penggerak gerakan mahasiswa nasionalis,” pungkas Rifky.

Berita Terkait

Tinggi peminat, Menaker ajukan tambahan 150 ribu kuota Magang Nasional 2026
Pemprov Jawa Barat akan gelar Festival Kabaya Sunda 2026 bulan depan
BNN mau larang vape, didukung pimpinan Komisi III DPR ini
Kabar baik untuk sopir angkot di Jawa Barat, Dedi Mulyadi tawarkan kredit EV tanpa DP
Temuan Komnas HAM: Penyiram air keras ke Andrie Yunus belasan orang, ada sipil
Bayar pajak kendaraan masih harus ada KTP, KDM nonaktifkan Kepala Samsat Bandung
KontraS: Kasus siram air keras ke Andrie Yunus, Operasi Sadang dan libatkan 16 orang
KDM: Bangun trotoar estetik di Jabar, istilah shelter ganti “pangiuhan”

Berita Terkait

Jumat, 10 April 2026 - 18:48 WIB

Tinggi peminat, Menaker ajukan tambahan 150 ribu kuota Magang Nasional 2026

Jumat, 10 April 2026 - 00:37 WIB

BNN mau larang vape, didukung pimpinan Komisi III DPR ini

Kamis, 9 April 2026 - 14:22 WIB

Kabar baik untuk sopir angkot di Jawa Barat, Dedi Mulyadi tawarkan kredit EV tanpa DP

Kamis, 9 April 2026 - 05:48 WIB

Temuan Komnas HAM: Penyiram air keras ke Andrie Yunus belasan orang, ada sipil

Rabu, 8 April 2026 - 18:10 WIB

Bayar pajak kendaraan masih harus ada KTP, KDM nonaktifkan Kepala Samsat Bandung

Berita Terbaru