sukabumiheadline.com – DPR RI menilai transformasi program studi (prodi) lebih tepat dibanding penutupan massal di tengah upaya pemerintah menyesuaikan lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
Hal itu dikemukakan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, merespons rencana Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang mengusulkan evaluasi hingga penutupan prodi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri.
Untuk informasi, Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, mengatakan langkah penutupan prodi yang tidak relevan industri bertujuan mengatasi ketidakcocokan antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan pasar kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bapak rektor yang ada di sini semuanya, ada kerelaan, nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Badri.
Ia menambahkan, saat ini banyak perguruan tinggi membuka prodi berdasarkan minat pasar jangka pendek, sehingga terjadi kelebihan suplai lulusan di bidang tertentu.
“Akibatnya kelebihan suplai di situ. Saya bisa mengecek juga, misalnya tahun 2028 itu sebenarnya kita kelebihan suplai dokter. Kalau misalnya ini dibiarkan, apalagi terjadi maldistribusi, tidak keseimbangan distribusi di masing-masing daerah,” ucapnya.
Kemendiktisaintek juga mencatat jurusan kependidikan meluluskan sekitar 490.000 mahasiswa setiap tahun, sementara kebutuhan guru hanya sekitar 20.000 orang, sehingga berpotensi meningkatkan angka pengangguran terdidik.
Untuk itu, pemerintah mendorong perguruan tinggi menyusun kembali prodi yang relevan dengan kebutuhan masa depan, termasuk melalui kajian bersama Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan.
Fokus ke 8 bidang industri stategis
Kemdiktisaintek akan menutup sejumlah prodi yang tidak relevan dengan kebutuhan industri strategis nasional. Adapun fokus industri Indonesia saat ini bertumpu pada delapan bidang, yakni kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, hilirisasi, pertahanan, material maju dan manufaktur, energi, dan maritim.
“Yang kedua, ada strategi market driving yang saya sampaikan tadi, ada 8 industri strategis yang perlu digagas, perlu ditumbuhkan, kalau bisa tumbuhnya tuh di atas 12-15%,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 dikutip dari YouTube Kemendukbangga, Senin (27/4/2026).
Sementara, Direktur Jenderal (Dirjen) Riset dan Pengembangan (Risbang) Kemdiktisaintek Fauzan Adziman mengatakan 8 sektor prioritas strategis nasional merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi berbasis sains dan teknologi.
“Sektor penting yaitu 8 prioritas sektor strategis nasional, meliputi energi, pertahanan, digitalisasi–yaitu kecerdasan buatan dan semikonduktor, kemudian hilirisasi, dan industrialisasi, kesehatan, pangan, maritim, material dan manufaktu maju,” kata Fauzan dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) ITB, Bandung, 7-9 Agustus 2025, dikutip dari kanal YouTube Kemdiktisaintek.
Strategi ini melibatkan kolaborasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Sehingga terjadi integrasi antara sains dan teknologi dan industri, untuk perekonomian,” kata Fauzan.
