Ada pohon pisang di jalan pusat perkantoran Pemkab Sukabumi, Dewek: Memalukan!

sukabumiheadline.com – Dalam dua pekan terakhir, April 2025, banyak warganet mengunggah foto dan video kondisi jalan di kawasan pusat perkantoran milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi yang ditanami pohon pisang.

“Ada pohon pisang tumbuh subur
di jalan raya jajaway palabuhanratu,” tulis akun Dede Eko S, pada Rabu (5/4/2025) lalu disertai unggahan foto jalan yang “ditumbuhi” pohon pisang.

“Ajaib!! pohon pisang tumbuh di jalan jajaway palabuhanratu,” tulis akun Palabuhanratu dengan disertai unggahan video pendek dengan setting lokasi yang sama.

Puluhan netizen menyayangkan kondisi tersebut. Salah satunya, akun Sopyan Nursalam meninggalkan komentar bernada marah dan kecewa dengan tulisan kapital, “INI JALAN SUDAH BOLONG-BOLONG, SAMPAI DITANAMIN PISANG SAMA WARGA!! MALU-MALUIN!! PEMDA KEMANA AJA???” tulisnya di kolom komentar.

“BUPATI BARU GUBERNUR BARU JANGAN CUMA PIDATO DOANG, AYO GERAK CEPAT!! KAMI BUTUH JALAN, BUKAN KEBUN PISANG DI TENGAH ASPAL!! RAKYAT BUTUH JALAN MULUS, BUKAN JANJI MULUS!” lanjut Sopyan.

Untuk diketahui, Jalan Jajaway tergolong strategis, terletak di Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu. Di sepanjang jalan tersebut, terdapat sejumlah kantor milik Pemkab Sukabumi, di antranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sukabumi.

Selain itu, di kawasan yang sama juga terdapat Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, Mapolres Sukabumi, hingga Pengadilan Agama (PA).

Kepada sukabumiheadline.com, salah seorang tokoh pemuda Sukabumi, Dewek Sapta Anugrah, menyebut kondisi tersebut sebagai memalukan.

“Mengingat Palabuhanratu merupakan Ibu Kota Kabupaten Sukabumi, kondisi ini sangat memalukan,” kata Dewek, Ahad (13/4/2025).

“Sebagai ibu kota, Palabuhanratu adalah etalasenya Kabupaten Sukabumi. Dengan demikian, bagaimana kondisi riil Kabupaten Sukabumi, bisa dilihat dari etalasenya,” tambahnya.

Lebih jauh, mantan Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya itu menilai kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, Asep Japar dan Andreas, lamban dalam merespons keluhan masyarakat.

“Jika kita bandingkan dengan Kabupaten Cianjur dan Garut, misalnya, Sukabumi harus saya bilang lamban. Sampai hari ini saya tidak melihat ada gebrakan berarti yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata Dewek.

“Untuk Cianjur, bupati dan wakil bupati terlihat gesit melakukan sejumlah terobosan seperti penataan di kawasan Puncak. Kemudian di Garut, meskipun yang sering terlihat muncul adalah wakil bupati, tetapi sejumlah terobosan bisa dilihat,” lanjutnya.

Dewek juga menyayangkan dengan kondisi kemacetan lalu lintas ketika musim libur Lebaran tahun ini, terutama di kawasan Pantai Palabuhanratu.

“Jika di jalur Puncak Bogor hingga Cianjur, dan Garut serta Cirebon para pengemudi angkot, andong atau becak bisa mendapatkan kompensasi libur narik, kenapa Palabuhanratu tidak?” katanya.

“Saya menilai Kabupaten Sukabumi seperti dianaktirikan Pemprov Jawa Barat. Mungkin saja Kang Dedi Mulyadi menilai Bupati Sukabumi ini tidak bisa mengimbangi kecepatan kerja gubernur,” lanjut Dewek.

Bahkan, Dewek menilai Asep Japar dan Andreas kalah gesit dengan Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami.

“Dibandingkan Bupati Pangandaran, meskipun seorang perempuan, saya menilai Asep Japar dan Andreas kalah gesit,” yakin dia.

“Menjelang Lebaran, misalnya, kepala daerah lain turun ke jalan, memastikan tidak ada yang berjualan di badan atau baju jalan. Meninjau sejumlah kawasan wisata, memastikan infrastruktur baik, mengedukasi warga dan mewanti-wanti tidak ada premanisme agar para wisatawan merasa aman dan nyaman,” paparnya.

Karenanya, Dewek menilai wajar ketika keluhan sama muncul di kawasan Pantai Minajaya, di mana banyak pengunjung mengeluhkan infrastruktur yang rusak, sementara retribusi tetap dipungut. Baca selengkapnya: Wisatawan Pantai Minajaya Sukabumi protes HTM Rp12.000/orang, benarkah sesuai Perda No. 15/2023?

“Dengan tagline Melanjutkan Kebaikan, tidak ada alasan kondisi infrastruktur di Pantai Minajaya rusak, karena pada tahun lalu kondisi tersebut sempat menimbulkan kegaduhan akibat protes warga, sehingga akhirnya portal retribusi dibuka paksa dan digratiskan,” bebernya.

Berita Terkait: Jalan rusak dan fasilitas kumuh, ormas JTM bubarkan Pos Retribusi Pantai Minajaya Sukabumi

Namun, Dewek membantah, terkait pasangan Asep Japar dan Andreas yang belum lama dilantik, sehingga belum bisa optimal dalam bekerja.

“Lalu bagaimana dengan tagline Melanjutkan Kebaikan? Jadi saya lebih menilai sebagai lamban. Bagaimana dengan kecamatan lain yang jauh dari pusat pemerintahan, kalau di Palabuhanratu sendiri kondisinya seperti itu. Ini memalukan,” pungkasnya.