sukabumiheadline.com l PALABUHANRATU – Puluhan perwakilan masyarakat yang tergabung LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Baladhika Adhyaksa Nusantara (BAN) melakukan unjuk rasa ke gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Sukabumi, Kamis (16/3/2023).
Kedatangan para peserta aksi unjuk rasa sendiri diawali dengan melakukan orasi didepan gerbang masuk gedung DPRD Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan pengeras suara serta membawa ornamen lain di jalan Kompleks Perkantoran Jajaway, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu.
Ditengah orasi, dengan pengamanan ketat dari aparat gabungan TNI, Polisi, Satpol PP serta unsur terkait lainnya, peserta aksi ditemui anggota DPRD dari Komisi IV Usep Wawan dan Ujang Rahmat.
Namun karena para peserta aksi ingin bertemu anggota DPRD dari komisi III tahun 20216, para peserta malah membubarkan diri dan menuju kantor Dinas Kesehatan.
Kordinator lapangan dalam aksi tersebut, Rahman Abbizar mengatakan kedatangannya ke gedung DPRD dan Dinas Kesehatan untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait penanganan kasus SPK Fiktif yang saat ini tengah dalam proses penanganan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.
“Saya tidak puas karena Ketua DPRD gak ada, Ketua Komisi III 2016 juga gak ada, dari Bappeda juga gak ada. Maka kita ke Dinkes, intinya beberapa poin tuntutan yang kami sampaikan, salah satunya mendesak kepada DPRD Kabupaten Sukabumi untuk membuka anggaran 2016, khususnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi,” ungkap Rahman. Kamis, (16/3/2023).
Baca Juga:
Lama Jadi Rumor, Akhirnya Kadinsos Kabupaten Sukabumi Jadi Tersangka SPK Fiktif
5 Fakta 36 Perusahaan Terlibat Proyek Fiktif Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi
Kasus SPK Fiktif Dinkes Kabupaten Sukabumi, BAN: Bodohnya, Luput dari Inspektorat
Aksi unjuk rasa dilakukan ke gedung DPRD Kabupaten Sukabumi lanjut Rahman, karena sebagai legislatif memiliki fungsi budgeting yang secara bersama sama dengan dinas dinas dalam setiap penganggaran.
“Pertanyaan bodoh saya kenapa dianggarkan, apakah ini sudah direncanakan sedemikian rupa oleh pihak dari pada fungsi budgeting tersebut, bodohnya sendiri kenapa Bappeda pun mengesahkan anggaran tersebut,” jelasnya.
“Fungsi budgeting DPRD sebagai eksekutif untuk mengekskutor pekerjaan tersebut, fungsi Bappeda untuk perencanaan dari anggaran anggaran,” tegas Rahman.