Disebut Gubernur Radikal, Anies: Tunjukkan Mana Kebijakan Diskriminatif!

- Redaksi

Minggu, 17 Oktober 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anies Baswedan merespons berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya, salah satunya adalah tuduhan gubernur radikal.

Tuduhan Gubernur radikal memang kerap dialamatkan kepada Gubernur DKI Jakarta yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, sejak memimpin Jakarta, serangan itu kerap dilancarkan di dunia maya oleh sekelompok orang.

“Jadi saya tidak mau jawab, tudingan soal gubernur radikal, gubernur ekstrem,” kata Anies Baswedan, dilansir dari Populis.id, Jumat (15/10/2021).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hanya saja, Anies yakin tuduhan miring kepada dirinya bakal terjawab dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Tentu dengan hasil kerja bagi segenap warga Ibu Kota.

Nggak perlu di jawab. Kenapa? Karena cukup dijawabnya dengan berjalan waktu,” tuturnya.

Lebih jauh, Anies Baswedan menantang balik pihak-pihak yang menyerangnya dengan tudingan radikal tersebut, dia meminta agar mereka menunjukan satu saja bukti tuduhan mereka.

“Sekarang bulan ini sudah empat tahun. Jawabannya begini: Tolong tunjukkan kebijakan mana yang radikal dari gubernur DKI?” tegasnya.

Berita Terkait

Dedi Mulyadi: Gedung di Jabar dilarang lebih tinggi dari kantor pemerintah
Sosiolog UI: Tak ada oligarki yang demokratis, pengusaha jadi penguasa tak akan bela rakyat
Jalanan Sukabumi bakal bebas kabel semrawut dan ODOL
Kemnaker siapkan SDM green jobs terampil
Kasus pencabulan pelajar SD, anggota TNI ditetapkan DPO, korban alami depresi
May Day 2026: Ini daftar janji Prabowo soal perlindungan pekerja
Kementerian Imipas: Online scam di Sukabumi diungkap tim intelijen, selective policy ditegakkan
Di Sukabumi Kakorlantas Polri pastikan kawal ribuan buruh peringati May Day ke Jakarta

Berita Terkait

Sabtu, 9 Mei 2026 - 20:51 WIB

Dedi Mulyadi: Gedung di Jabar dilarang lebih tinggi dari kantor pemerintah

Jumat, 8 Mei 2026 - 23:07 WIB

Sosiolog UI: Tak ada oligarki yang demokratis, pengusaha jadi penguasa tak akan bela rakyat

Rabu, 6 Mei 2026 - 20:42 WIB

Jalanan Sukabumi bakal bebas kabel semrawut dan ODOL

Rabu, 6 Mei 2026 - 10:00 WIB

Kemnaker siapkan SDM green jobs terampil

Senin, 4 Mei 2026 - 21:54 WIB

Kasus pencabulan pelajar SD, anggota TNI ditetapkan DPO, korban alami depresi

Berita Terbaru