sukabumiheadline.com – Proses pembangunan Kompleks Perumahan Bumi Mutiara Indah (BMI) 6 di Desa/Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dinilai telah merugikan warga.
Informasi diperoleh, warga Kampung Gang Metro RT 003/003, Desa Parungkuda, kerap diterjang banjir lumpur dari area pembangunan perumahan tersebut. Diketahui, kompleks perumahan tersebut posisinya berada di bagian atas dari permukiman warga, sehingga ketika hujan turun deras, saluran drainase tidak dapat menampung tumpahan air.
Tampak dalam foto dan video diterima redaksi, banjir lumpur tersebut berasal dari saluran pembuangan air dari kawasan perumahan. Tak ayal, air bercampur tanah tidak hanya menerjang lahan dan jalan, tapi juga hingga ke dalam kamar tidur warga sekitar perumahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah seorang warga, Hendri (30) mengaku jengkel karena banjir lumpur tersebut, pada Jumat (26/4/2024) sore, terjadi untuk yang kelima kali.
“Kami udah jengkel dan merasa dirugikan dengan proses pembangunan perumahan BMI 6 tersebut. Setiap hujan turun, rumah warga kebanjiran, dan ini sudah terjadi untuk yang kelima kali,” kata Hendri kepada sukabumiheadline.com, Jumat (26/4/2024) malam.
Hendri menambahkan, sebelumnya telah dilakukan mediasi bersama pemerintah desa (Pemdes) dengan pihak pengembang perumahan di Kantor Desa Parungkuda.
“Walaupun sudah pernah musyawarah di Kantor Desa Parungkuda, tapi sampai saat ini belum ada kegiatan perbaikan dan langkah kongkret yang dilakukan pengembang,” sesal Hendri.
“Kami, warga sangat dirugikan. Salam hal ini pengembang seperti nya tidak melakukan perencanaan dengan matang, sehingga prosesnya malah merugikan warga,” imbuhnya.
Hendri mengaku memaklumi pembangunan belum selesai. Namun, jika pengembang melakukan perencanaan dengan matang, dan menyadari keberadaan kompleks perumahan tersebut berada di dekat pemukiman warga, hal itu tidak akan terjadi.
“Kompleks perumahan ini kan sangat luas, harusnya saluran drainase diperhatikan dari awal karena posisinya proyek ini kan di bagian atas kampung, permukiman warga,” tegas Hendri.
“Ini jelas asal-asalan. Tanpa perencanaan matang, jadinya merugikan warga, apalagi sudah terjadi berulangkali,” pungkasnya.
Sementara Kepala Desa Parungkuda, Didih Jaenudin, hingga berita ini ditulis belum merespons upaya konfirmasi dari redaksi.
