sukabumiheadline.com – Banyak tokoh asal Sukabumi, Jawa Barat sukses meniti karier di berbagai bidang, seperti di dunia hiburan, olah raga, politik, hingga bisnis berskala multinasional.
Berita terkait: Kenalkan, Adrian Zecha asal Sukabumi Pemilik Jaringan Hotel di 20 Negara
Bahkan, tak sedikit yang juga sukses berkarier dan menorehkan prestasi gemilang dengan menduduki jabatan strategis di eksekutif, legislatif dan yudikatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah seorang yang turut mengharumkan nama Sukabumi di kursi yudikatif tingkat nasional, adalah Meester in de Rechten (Mr) Raden Gatot Taroenamihardja.
Gatot Taroenamihardja adalah Jaksa Agung Republik Indonesia pertama yang menjabat pada 12 Agustus 1945—22 Oktober 1945, atau di masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.
Perjuangan menyelesaikan pendidikan di luar negeri
Gatot Taroenamihardja lahir di Sukabumi pada 24 November 1901 dan wafat 24 Desember 1971, pada usia 70 tahun. Gatot Taroenamihardja adalah anak kedua dari enam bersaudara putra-putri, dari ayah Dr. R. Tanoemihardja.
Ia menyelesaikan pendidikan keahlian hukum pada usia 19 tahun di Rechtsschool Batavia, Hindia-Belanda. Kemudian pada 1920, Gatot Taroenamihardja mulai bekerja magang di Pengadilan Negeri (PN).
Tahun 1922, Gatot Taroenamihardja memutuskan untuk meneruskan pendidikan hukumnya di Rijksuniversiteit Leiden, Belanda. Di Negeri Kincir Angin tersebut ia tak hanya mengenyam pendidikan, melainkan juga aktif bergabung dalam organisasi Perhimpoenan Indonesia yang pada tahun 1920-an berubah menjadi organisasi penting yang aktif mempromosikan Kemerdekaan Indonesia.
Karena itu, keluarga Gatot Taroenamihardja mengalami ancaman oleh Belanda untuk menghentikan pengiriman biaya pendidikannya. Sehingga untuk membiayai hidupnya, Gatot Taroenamihardja harus bekerja sebagai pesuruh di toko roti di Brussel, Belgia.
Namun, pada 1927, Gatot Taroenamihardja malah ditangkap dengan alasan tidak memberikan laporan kesehatan untuk kegiatan wajib militer Belanda.
Pada tahun yang sama, Gatot Taroenamihardja berhasil menyelesaikan sekolah hukumnya dan kembali ke Indonesia untuk menjadi Penasehat Hukum/Advokat bagi orang pribumi Indonesia di Cirebon dan Tegal.
Maklumat Gatot Taroenamihardja
Gatot merupakan orang pertama yang sempat dua kali memegang jabatan Jaksa Agung (yang kedua adalah Singgih). Ketetapan yang diumumkan oleh Presiden Soekarno itu menandai eksistensi Kejaksaan dan Jaksa Agung sebagai lembaga dan jabatan penting di Indonesia.
Pada tanggal 1 Oktober 1945, nama Mr. Gatot Taroenamihardja sebagai Jaksa Agung untuk kedua kalinya diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Maklumat Pemerintah.
Masa jabatan Mr Gatot Taroenamihardja sebagai Jaksa Agung pertama berlangsung sangat singkat. Sebab, pada tanggal 24 Oktober 1945, atas permintaan sendiri, ia diberhentikan dengan hormat oleh Presiden.
Dalam masa jabatannya yang singkat itu, Mr Gatot Taroenamihardja sempat mengeluarkan satu maklumat dan satu instruksi.
Dalam maklumat tanggal 1 Oktober 1945 yang diumumkan bersama-sama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman, dikemukakan antara lain kedudukan struktural organik Kejaksaan dalam Lingkungan Departemen Kehakiman dan Jaksa Agung sebagai pemegang pimpinan Kepolisian Kehakiman.
Sementara dalam instruksinya tertanggal 1 Oktober 1945, secara gamblang dan tegas Jaksa Agung memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk bertindak lebih keras menjaga keamanan, terutama terhadap Belanda-Belanda yang mau membinasakan Republik Indonesia.
Gatot Taroenamihardja dikenal lurus dan antikorupsi
Sosok Gatot Taroenamihardja terkenal sosok yang lurus dan anti korupsi. Dalam otobiografinya yang berjudul Pergulatan Tiada Henti: Dirumahkan Soekarno, Dipecat Soeharto, salah satu kasus paling terkenal yang coba ia bongkar adalah perihal korupsi penyelundupan yang dilakukan oleh Panglima Teritorium I Kolonel Maludin Simbolon di Teluk Nibung, Sumatera Utara.
Selain itu, kasus lainnya yakni barter yang diduga melibatkan Kolonel Ibnu Sutowo di Tanjung Priok. Belakangan diketahui hasil dari penyelundupan dan barter ini digunakan untuk kepentingan tentara.
Penyelidikan Gatot dan jajarannya sempat dihentikan oleh KSAD saat itu Mayjend TNI Abdul Haris Nasution dan akan menyelesaikan masalah itu dengan cara disiplin tentara dan administratif.
Walaupun pemerintah juga telah menyetujuinya. Namun, pada 23 Agustus 1959, Gatot meminta izin Presiden RI Soekarno untuk melakukan pemeriksaan setelah adanya indikasi penyelundupan yang terus dilakukan.
Akibatnya, beberapa perwira seperti Kolonel Ibnu Sutowo dan Letkol Sukendro dan Mayjen TNI Abdul Haris Nasution, berupaya menggagalkan saat Gatot akan memeriksa.
Bahkan, mereka memerintahkan Penguasa Perang Daerah Jakarta Raya Kolonel Umar Wirahadikusuma untuk menangkap Gatot saat Presiden RI Soekarno sedang berada di luar negeri.
Setibanya di tanah air pasca kunjungan ke luar negeri, Soekarno pun menggelar pertemuan bersama Perdana Menteri Djuanda, Nasution dan Gatot.
Permasalahannya diambil alih Sukarno. Sebagai jalan tengah, Presiden memberhentikan Gatot dan mengembalikannya ke departemen kehakiman untuk kedua kalinya.
Sementara, para perwira yang terlibat barter Tanjung Priok dimutasi dan tetap aktif di militer.
Tindakan Gatot itu ternyata masih mendapat kecaman, tentara berusaha membunuhnya hingga ia mengalami buntung di bagian kaki karena ditabrak kendaraan pada waktu subuh.
Dimakamkan di Cibinong, Bogor
Jasadnya kini, sejak Kamis 25 November 2021, bersemayam di Taman Makam Pusara Adhyaksa Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, Gatot Taroenamihardja dimakamkan di TPI Menteng Pulo, Tebet, Jakarta Selatan sejak 24 Desember 1971.
