Guru dalam Kasus Kematian Siswa SMPN 1 Ciambar Sukabumi Terancam 5 Tahun Penjara dan Kurungan

- Redaksi

Rabu, 26 Juli 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Evakuasi pelajar SMPN 1 Ciambar tenggelam di sungai. l Istimewa

Evakuasi pelajar SMPN 1 Ciambar tenggelam di sungai. l Istimewa

sukabumiheadline.com -Seorang pelajar SMP Negeri (SMPN) 1 Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas mengambang di sungai.

Ironisnya, korban berinisial MA dikabarkan tewas saat sedang mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang diadakan sekolahnya.

Untuk informasi, ospek atau perploncoan sudah dilarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, kemudian disiasati dengan memilih istilah yang lebih manusiawi, yakni MPLS, meskipun dalam praktiknya tidak jauh berbeda dengan plonco. Baca lengkap: Terbaru Pelajar SMP di Sukabumi Tewas di Sungai, Ini Aturan yang Melarang Perploncoan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hasan Alqofiki, SH., dari Kantor Hukum Gedung Putih menyebut guru pendamping dalam kasus kematian MA terancam hukuman penjara 5 tahun dan atau kurungan selama satu tahun.

“Adapun pasal kelalaian yang mengakibatkan kematian terdapat dalam Pasal 359 KUHP berbunyi, ‘Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun,'” ungkap Hasan kepada sukabumiheadline.com, Rabu (26/7/2023).

Baca Juga :  Ikuti Google Maps, Kontainer Melintang di Jalur Cikidang Sukabumi

Menurutnya, hal itu karena pelajar SMP termasuk kategori anak di bawah umur yang masih memerlukan pengawasan dan bimbingan.

“Terlebih, kegiatan dilakukan di luar lingkungan sekolah. Tentunya para pelajar itu masih memerlukan pengawasan dari gurunya,” jelas Hasan.

Terkait perbedaan hukuman penjara dan kurungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 359 tersebut, pria yang akrab dipanggil Aka itu mengatakan bahwa intinya hukuman penjara dan hukuman kurungan sama-sama berupa penahanan kemerdekaan seseorang karena melakukan tindak pidana.

“Sama-sama penahanan, akan tetapi perlakuan terhadap terpidana kurungan lebih ringan daripada perlakuan terhadap terpidana penjara,” jelasnya.

“Hukuman kurungan ditentukan bagi delik yang lebih ringan seperti kejahatan kealpaan atau eulpose misdrijven dan pelanggaran,” tambah dia.

Baca Juga :  Edarkan sabu senilai Rp3 miliar dari penjara, 7 warga Sukabumi dibekuk

Adapun, bentuk lain dari sifat lebih ringan hukuman kurungan dibandingkan hukuman penjara yaitu, pada poin (a) di mana terpidana penjara dapat dibawa ke tempat lain untuk dipindahkan dan tidak boleh menolak.

“Sedangkan terpidana kurungan berdasarkan Pasal 21 KUHP tidak boleh dipindahkan tanpa mendapat persetujuannya,” jelas Aka.

“Sementara, pada poin b, berdasarkan Pasal 23 KUHP, terpidana kurungan masih bisa mendapat uang saku diluar upah kerja wajib, sebagai bekal saat ia keluar dari penjara dan pulang,” pungkas Aka.

Diberitakan sebelumnya, MA ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di Sungai Cileuleuy, Kampung Selaawi Girang, Desa Cibunarjaya, Kecamatan Ciambar, kabupaten Sukabumi pada Sabtu 22 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB. Baca lengkap: Perploncoan, 5 Fakta Jasad Siswa SMP Negeri 1 Ciambar Sukabumi Tewas Mengambang di Sungai

Berita Terkait

Hukum suami menikah lagi menurut KUHP baru: Penjara 4 tahun hingga denda Rp200 juta
Bolehkah wartawan dituntut pidana? Ini putusan terbaru MK
KUHP baru, Wamenkum: Jika laporan diabaikan polisi, ajukan praperadilan
Jaksa Agung Muda Intelijen sebut korupsi di desa meningkat, bagaimana Sukabumi?
Mencermati pergeseran tren tindak kriminal remaja 2026, orang tua wajib waspada
KUHP baru: Lindungi hak privat, tetangga pun tak bisa polisikan pelaku kumpul kebo
Eks Menag Gus Yaqut jadi tersangka kasus korupsi kuota haji
MUI nilai pidana pelaku nikah siri dalam KUHP baru bertentangan dengan hukum Islam

Berita Terkait

Selasa, 20 Januari 2026 - 19:44 WIB

Hukum suami menikah lagi menurut KUHP baru: Penjara 4 tahun hingga denda Rp200 juta

Senin, 19 Januari 2026 - 22:39 WIB

Bolehkah wartawan dituntut pidana? Ini putusan terbaru MK

Senin, 19 Januari 2026 - 19:14 WIB

KUHP baru, Wamenkum: Jika laporan diabaikan polisi, ajukan praperadilan

Sabtu, 17 Januari 2026 - 20:33 WIB

Jaksa Agung Muda Intelijen sebut korupsi di desa meningkat, bagaimana Sukabumi?

Senin, 12 Januari 2026 - 21:13 WIB

Mencermati pergeseran tren tindak kriminal remaja 2026, orang tua wajib waspada

Berita Terbaru