Ini sanksi buat Kepsek di Sukabumi jika tak patuhi aturan soal seragam baru sekolah

- Redaksi

Jumat, 19 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nadiem Makarim rombak seragam sekolah SD, SMP dan SMA. - Istimewa

Nadiem Makarim rombak seragam sekolah SD, SMP dan SMA. - Istimewa

sukabumiheadline.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah menetapkan aturan baru terkait seragam sekolah bagi siswa. Aturan seragam sekolah ini berlaku bagi siswa mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Diberitakan sebelumnya, kebijakan ini diatur dalam Permendikbud No 50 Tahun 2022 yang dikeluarkan pada bulan Oktober 2022 lalu.

Penyeragaman pakaian sekolah ini bertujuan untuk menekankan kesetaraan tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi orang tua siswa. Dalam Permendikbud No 50 Tahun 2022, terdapat empat jenis seragam sekolah yang diperbolehkan, yaitu:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

1. Seragam Nasional

Siswa dapat mengenakan seragam nasional pada hari Senin, Kamis, dan saat pelaksanaan upacara bendera.

2. Seragam Pramuka

Penggunaan seragam pramuka di sekolah tidak diatur secara baku oleh Kemendikbud. Setiap sekolah memiliki kebijakan sendiri terkait waktu penggunaan seragam pramuka.

3. Seragam Khas Sekolah

Motif pakaian khas sekolah disesuaikan dengan kebijakan masing-masing sekolah.

4. Seragam Adat

Siswa dapat mengenakan seragam adat pada hari atau acara adat tertentu. Pemerintah daerah dan kepala sekolah (Kepsek) diharapkan mematuhi Permendikbud No 50 Tahun 2022 dalam menerapkan aturan seragam sekolah.

Bagi kepsek di Sukabumi, Jawa Barat, yang melanggar aturan ini, terdapat sanksi administratif sesuai dengan Pasal 14 Permendikbud No 50 Tahun 2022.

Sanksi tersebut meliputi:

  1. Peringatan secara lisan
  2. Peringatan secara tertulis
  3. Penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan
  4. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penting bagi para kepsek dan pemerintah untuk mematuhi aturan ini guna menjaga kedisiplinan dalam penerapan seragam sekolah bagi siswa.

Berita Terkait

Yusril: Pengunduran diri Gibran tidak butuh persetujuan MPR
West Java Festival 2026 digelar usung tema Udaya Wiguna
150 ribu anggota Satlinmas dapat asuransi ketenagakerjaan dari Pemprov Jabar
Gibran tiba di Gedung DPR/MPR RI untuk serahkan surat pengunduran diri dari wapres
Resmi sampaikan surat pengunduran diri, Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden
DPRD Jawa Barat dorong BJB perkuat pembinaan UMKM Sukabumi
Istana bantah pernyataan Gibran Soal Prabowo sarankan fight di PTUN
Gibran mau mundur dari Wapres, Prabowo tidak menolak

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 21:15 WIB

Yusril: Pengunduran diri Gibran tidak butuh persetujuan MPR

Sabtu, 14 November 2026 - 19:02 WIB

West Java Festival 2026 digelar usung tema Udaya Wiguna

Kamis, 12 November 2026 - 21:09 WIB

150 ribu anggota Satlinmas dapat asuransi ketenagakerjaan dari Pemprov Jabar

Kamis, 12 November 2026 - 11:31 WIB

Gibran tiba di Gedung DPR/MPR RI untuk serahkan surat pengunduran diri dari wapres

Rabu, 11 November 2026 - 19:05 WIB

Resmi sampaikan surat pengunduran diri, Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden

Berita Terbaru

Gibran Rakabuming Raka - Ilustrasi sukabumiheadline.com

Nasional

Yusril: Pengunduran diri Gibran tidak butuh persetujuan MPR

Sabtu, 14 Nov 2026 - 21:15 WIB

West Java Festival 2026 digelar usung tema Udaya Wiguna - Dispar Jawa Barat

Jawa Barat

West Java Festival 2026 digelar usung tema Udaya Wiguna

Sabtu, 14 Nov 2026 - 19:02 WIB