sukabumiheadline.com – Kepedulian Kepala Desa (Kades) Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Heri Suryana atau akrab dipanggil Jaro Midun menuai simpati publik.
Hal itu terjadi setelah videonya pada Jumat (23/5/2025) malam, ketika Jaro Midun rela menjaminkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil pribadinya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palabuhanratu demi menyelamatkan nyawa warganya yang sakit parah dan tidak memiliki biaya pengobatan.
Diketahui, warga yang datang ke rumah Jaro Midun tengah malam itu mengalami sesak napas akut dan membutuhkan penanganan medis segera. Sayangnya, ia tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan tidak sanggup menanggung biaya perawatan rumah sakit secara mandiri sebesar Rp1,7 juta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Warga itu harus segera dibawa ke rumah sakit karena sesak napas. Setelah dicek, ternyata dia tidak punya KIS, sedangkan warga itu tidak mampu dan harus segera diobati. Keluarganya datang ke rumah saya tengah malam, dan langsung saya antar ke rumah sakit,” kata Jaro Midun.
Karena situasi darurat dan keterbatasan fasilitas pembiayaan dari program pemerintah, Jaro Midun pun mengambil inisiatif pribadi. Ia menjaminkan STNK mobil pribadinya agar pasien bisa langsung dirawat.
Menurutnya, pemerintah desa sebenarnya telah berencana membantu pengurusan KIS prabayar, namun prosesnya memakan waktu sekitar 14 hari kerja, sementara pasien tidak bisa menunggu selama itu.
“Pengajuan KIS yang dibiayai APBD juga belum dibuka oleh Pemkab, jadi tak ada pilihan lain selain tindakan cepat malam itu,” imbuhnya.
Respons Dedi Mulyadi
Merespons viralnya video tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan rasa terimakasih atas apa yang dilakukan Jaro Midun.
“Saya ucapkan terimakasih atas apa yang dilakukan Jaro Midun yang telah melangkah menyelamatkan warganya,” kata gubernur yang populer dipanggil Kang Dedi Mulyadi atu KDM, itu dikutip sukabumiheadline.com dari video di akun Instagram-nya, Selasa (26/5/2025).
“Barusan saya cek, ternyata tagihannya sebesar 1,7 juta Rupiah, dan sisanya 1,2 juta belum dibayarkan,” imbuhnya.
Menurut KDM, sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi karena melayani pasien merupakan tanggungjawab, tanpa harus membicarakan apakah punya KIS ataupun tidak.
“Sebenarnya, itu rumah sakit-rumah sakit harus tetap memberikan layanan-layanan kepada siapapun, tanpa harus bicara apakah dia punya KIS ataupun tidak punya KIS, karena itu adalah kewajiban kita sebagai penyelenggara negara,” jelas KDM.
Dedi Mulyadi juga menyayangkan karena seharusnya hal itu bisa dilakukan kerja sama dengan dinas teknis (Dinas Kesehatan) di Sukabumi.
“Kepala desa sebenarnya sangat mudah untuk berkoordinasi dengan dinas teknisnya, Dinas Kesehatan atau dengan bupatinya,” kata dia.
“Saya tidak tahu apa di Sukabumi yang menjadi problem, sampai hal seperti ini bisa muncul ke permukaan seolah menjadi peristiwa besar. Hanya 1,7 juta Rupiah menjadi hal yang seperti berat untuk tertangani,” sesalnya.
“Untuk itu, saya sudah mengirimkan uang ke nomor rekening yang dikirimkan Jaro Midun, dan saya lebihkan untuk keperluan makan dari keluarga pasien,” jelas Dedi Mulyadi.
