KDM heran tunggakan iuran BPJS Kesehatan Pemprov Jabar Rp300 miliar

- Redaksi

Rabu, 11 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pembayaran iuran di loket Kantor BPJS Kesehatan Sukabumi - Istimewa

Pembayaran iuran di loket Kantor BPJS Kesehatan Sukabumi - Istimewa

sukabumiheadline.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat ternyata memiliki tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp300 miliar. Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi, tunggakan itu terjadi pada masa anggaran sebelum kepemimpinannya. Ia menyayangkan mengapa banyak dana hibah yang keluar dibandingkan memenuhi kewajiban membayarkan BPJS.

“Itu terjadi tahun anggaran sebelum kepemimpinan saat ini. Maka saya komplain ke Bappeda Jabar, kenapa saat fiskal kita cukup kuat, justru lebih banyak belanja hibah dibanding melunasi kewajiban seperti BPJS?,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip sukabumiheadline.com, Rabu (11/6/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pria yang populer dipanggil Kang Dedi Mulyadi atau KDM itu menjelaskan pengabaian pembayaran kewajiban seperti iuran BPJS bisa berdampak langsung pada pelayanan kesehatan di daerah, apalagi jika pemerintah kabupaten/kota juga gagal menunaikan pembayaran.

“Kalau daerah ikut tidak membayar, pelayanan kesehatan bisa berhenti. Ini serius. Pemerintah seharusnya mengutamakan pelunasan kewajiban sebelum belanja hibah. Ini yang akan segera saya ambil keputusan,” terang Dedi.

Disaat yang sama, Dedi juga mengungkapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus membayar biaya kewajiban rutin operasional Bandara Internasional Kertajati. Ia menangkis tuduhan hutang ke Bandara Kertajati, melainkan kewajiban rutin yang cukup besar.

“Bukan soal menunggak utang. Pemprov Jabar memang punya kewajiban membiayai operasional Bandara Kertajati hampir Rp60 miliar setiap tahunnya,” jelas Dedi.

Dedi Mulyadi menekankan komitmennya untuk membenahi tata kelola anggaran, agar belanja daerah benar-benar mencerminkan prioritas utama bagi masyarakat.

Berita Terkait

Pemprov Jawa Barat tetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi
West Java Festival 2026 digelar usung tema Udaya Wiguna
150 ribu anggota Satlinmas dapat asuransi ketenagakerjaan dari Pemprov Jabar
DPRD Jawa Barat dorong BJB perkuat pembinaan UMKM Sukabumi
Izin perumahan di Jawa Barat bakal ditata ulang sesuai risiko bencana dan tata ruang
Pemuda Sunda harus berdaya di bidang ekonomi dan pendidikan
Jawa Barat raih Indonesia Muslim Travel Index Terbaik di Indonesia
Pemprov Jabar bentuk Tim Pemburu Anak Tidak Sekolah hingga tingkat desa

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 17:08 WIB

Pemprov Jawa Barat tetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi

Sabtu, 14 November 2026 - 19:02 WIB

West Java Festival 2026 digelar usung tema Udaya Wiguna

Kamis, 12 November 2026 - 21:09 WIB

150 ribu anggota Satlinmas dapat asuransi ketenagakerjaan dari Pemprov Jabar

Rabu, 11 November 2026 - 15:07 WIB

DPRD Jawa Barat dorong BJB perkuat pembinaan UMKM Sukabumi

Senin, 9 November 2026 - 12:00 WIB

Izin perumahan di Jawa Barat bakal ditata ulang sesuai risiko bencana dan tata ruang

Berita Terbaru

National University of Singapore - Xu Min

Pendidikan

Daftar universitas terbaik di Asia Tenggara versi QS AUR 2027

Kamis, 19 Nov 2026 - 15:00 WIB