sukabumiheadline.com – Potensi pariwisata bahari di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi sangat potensial dan menjanjikan, salah satunya berada di Desa Buniasih, Kecamatan Tegalbuleud, yaitu Kawasan Wisata Keusik Urug.
Salah seorang penggiat pariwisata mandiri di Tegabuleud Riswanto (41) mengungkapkan, konsep pembangunan wisata Keusik Urug sudah lama digagas, yakni sejak sekira tahun 2019.
“Konsep pembangunan pariwisata Keusik Urug ini sudah sejak tahun 2019, dan baru bisa terealisasi belum lama ini melalui dana P3K (Program Peningkatan Partisipasi Kecamatan-red),” ujar Riswanto kepada sukabumiheadline.com, Jumat (19/11/21).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, pada awal pembangunan, pihak konsultan menyebut bahwa Kawasan Wisata Keusik Urug akan dilanjutkan pembangunannya 3 tahun berikutnya, atau 2021.
“Namun, hingga sekarang kelanjutan pembangunan wisata Keusik Urug ini belum terealisasi, sehingga pembangunan tahap pertama yang sudah dilakukan menjadi mubazir. Bahkan, tidak terurus dan terkesan kumuh,” terangnya.
Masih menurut dia, saat ini bangunan-bangunan yang sudah ada tidak terawat, dan tidak jelas peruntukan dan kelanjutannya. “Mungkin kelanjutan pembangunan kawasan wisata ini sudah tidak dianggarkan lagi, atau mungkin tidak akan dilanjutkan” ujarnya dengan nada kecewa.
Ia berharap kepada seluruh stakeholders sektor parawisata memperhatikan masalah mangkraknya pembangunan Kawasan Wisata Keusik Urug tersebut.
Terlebih, kata Riswanto, di kawasan tersebut kini ada pihak swasta yang sedang membangun spot wisata air di sepadan pantai. Sehingga menurut dia, pengusaha tersebut tidak mengindahkan peraturan yang berlaku.
“Kami selaku penggiat parawisata mandiri sangat kecewa dengan tidak adanya kabar kelanjutan pembangunan kawasan wisata ini. Belom lagi kendala kami di lapangan, di mana konsep awal pembangunan wisata ini jadi berubah karena di kawasan tersebut kini ada pihak swasta yang sedang membangun sebuah spot wisata di sepadan pantai. Menurut kami pembangunan spot wisata tersebut berada di tanah milik negara, sehingga jelas tidak mengindahkan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.
