sukabumiheadline.com l Sayap kanan Hindu menyerukan boikot usaha milik umat Muslim di India. Seruan datang usai kekerasan komunal yang mengakibatkan korban jiwa pecah di negara bagian Haryana di India.
Bentrokan sektarian meletus di distrik Nuh pada 31 Juli lalu, setelah prosesi keagamaan oleh organisasi Vishwa Hindu Parishad dilaporkan diserang dan menewaskan enam orang, termasuk dua penjaga keamanan.
Krishna Gurjar, pembicara dari kelompok sayap kanan Hindu Bajrang Dal memberikan ultimatum kepada bisnis lokal untuk memecat karyawan Muslim. Ultimatum tersebut disampaikan dalam satu demonstrasi di Nuh, kota Hansi di distrik Hisar, 2 Agustus lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setiap yang mempekerjakan Muslim di tokonya, akan kami tempelkan poster boikot mereka di bagian luar toko dan akan menyatakan mereka pengkhianat komunitas kami,” kata Gurjar, sebagaimana dilaporkan Aljazeera dan dikutip Rabu (23/8/2023).
Gurjar menambahkan, hanya pedagang asongan Hindu yang boleh ada di daerah itu. Gurjar bahkan mengatakan upaya pengusiran Muslim asing ini seperti Rohingya.
“Jika setelah dua hari ditemukan pedagang asongan Muslim, maka apapun yang terjadi padanya hanya dia yang akan bertanggung jawab,” lanjut dia.
Diketahui bentrokan meletus di distrik Nuh menyebar ke distrik lain. Di Gurugram, sebuah masjid dibakar dan Mohammad Saad, seorang wakil imam, dilaporkan tewas. Sejauh ini, polisi Haryana telah menangkap 312 orang dan menahan setidaknya 106 orang.
Sementara, pengacara Shahrukh Alam yang menentang ujaran kebencian di hadapan pengadilan, menyebut seruan boikot ekonomi terhadap Muslim sebagai bagian dari pola kekerasan struktural. Dia menyebut, tuntutan itu seolah menegaskan bahwa umat Islam memiliki hak yang lebih rendah di India.
“… Tuntutan tersebut melanggar keutuhan dan keamanan bangsa India. Mereka melanggar hak dasar yang dijamin dalam Konstitusi India,” kata Alam.
Dia juga mengungkapkan bahwa petugas polisi sering terlihat berjalan dengan para aktivis Hindu saat aksi unjuk rasa. Sehingga menurut dia, kurangnya tindakan dari pihak kepolisian menjadi pelanggaran perintah Mahkamah Agung.
Pada April 2023, Mahkamah Agung memerintahkan negara bagian India untuk mendaftarkan insiden ujaran kebencian tanpa menunggu pengaduan apapun diajukan.
Wakil pengawas polisi Hansi, Virendar Sangwan, mengatakan kasus telah didaftarkan terhadap Gurjar dan lainnya karena kerusuhan dan mempromosikan permusuhan antar kelas.
Dalam demonstrasi pada 6 Agustus di desa Tigra Haryana, pengunjuk rasa Hindu menuntut pembebasan pria yang ditangkap karena membunuh wakil imam masjid Anjuman Jama di distrik Gurugram.
Kulbhushan Bhardwaj dari Bajrang Dal Menyebut pihaknya kaum Muslim sebagai orang yang bertanggung jawab di balik peristiwa itu.
“Ada ratusan pria Muslim yang bekerja di Gurugram sebagai tukang kayu, tukang cukur, penjual sayur, mekanik, dan supir taksi, dan kami selalu mendukung mereka. Tapi sekarang kami akan memastikan mereka tidak mendapat dukungan dari mana pun karena mereka bertanggung jawab untuk mengganggu perdamaian di kota,” kata dia.
“Muslim seharusnya tidak diizinkan untuk tinggal atau bekerja di kota. Kami mengimbau masyarakat kota untuk tidak menyewakan apartemen atau permukiman kumuh kepada mereka,” tambahnya.
