Negara Rugi Rp37 Miliar, Kadinsos Kabupaten Sukabumi Segera Diadili

- Redaksi

Minggu, 4 Juni 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tiga tersangka kasus SPK fiktif di Dinkes Kabupaten Sukabumi, Harun Al Rasyid, Dian Iskandar dan Saepul Ramdan. l Istimewa

Tiga tersangka kasus SPK fiktif di Dinkes Kabupaten Sukabumi, Harun Al Rasyid, Dian Iskandar dan Saepul Ramdan. l Istimewa

sukabumiheadline.com l Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi telah melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti (pelimpahan tahap III) kasus korupsi terkait Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif di Dinas Kesehatan (Dinkes) kepada Pengadilan Tipikor di PN Bandung untuk segera diadili, pada Selasa (30/5/2023).

Hal itu diungkapkan Kasi Intel Kejari Kabupaten Sukabumi Wawan Kurniawan. Menurutnya, ketiga tersangka akan segera diadili dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait SPK Fiktif Keuangan di kantor cabang Bank Jabar Banten (bjb) Palabuhanratu tahun anggaran 2016.

Adapun, kata Wawan, ketiga tersangka yang akan diadili yaitu Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Sukabumi Harun Al Rasyid. Kasus Korupsi terjadi saat Harun menjabat Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi tahun 2016 .

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kemudian tersangka kedua, Saeful Ramdhan selaku Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dinkes Kabupaten Sukabumi TA 2014-2016.

Baca Juga :  Modal Awal Rp 300 Ribu, Gadis Cicurug Sukabumi Produksi Hijab Sambil Bekerja di Pabrik

Sedangkan tersangka ketiga, Dian Iskandar sebagai pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Sekretariat dan Bidang Promkes Dinkes Sukabumi TA 2016.

“Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melimpahkan berkas perkara terhadap tiga terdakwa ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung,” kata Wawan.

Ditambahkan Wawan, sebelum proses pelimpahan tahap III, mereka telah menyerahkan tersangka dan berkas perkara dari JPU pada Kejari Kabupaten Sukabumi pada Senin (29/5/2023) di Lapas Kelas II B Warungkiara.

“Setelah dilimpahkan berkas perkara tersebut, JPU Kejari Sukabumi menunggu penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung yang ditunjuk untuk segera disidangkan terhadap ketiga terdakwa,” ucapnya.

Ketiga tersangka dijerat pasal 2, pasal 3 dan pasal 9 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal hukuman selama 15 tahun penjara. Para tersangka ditahan di Lapas Warungkiara IIB di Warungkiara selama 20 hari ke depan

Baca Juga :  5 Kota Penghasil Orang Pintar di Jawa Barat, Nomor 2 Tak Punya Kampus Negeri

Diberitakan sukabumiheadline.com sebelumnya, sebanyak 36 perusahaan Terlibat dalam kasus SPK fiktif Dinkes Kabupaten Sukabumi. Baca lengkap: 5 Fakta 36 Perusahaan Terlibat Proyek Fiktif Dinkes Kabupaten Sukabumi 

Setelah sekian lama menjadi rumor, Kejari Kabupaten Sukabumi akhirnya menetapkan Harun Al Rasyid sebagai tersangka kasus korupsi terkait SPK fiktif. Baca lengkap: Lama Jadi Rumor, Akhirnya Kadinsos Kabupaten Sukabumi Jadi Tersangka SPK Fiktif

Untuk diketahui, kasus korupsi SPK fiktif di Dinkes Kabupaten Sukabumi terjadi pada 2016 silam. Berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas bantuan keuangan (Bankeu) Pemprov Jawa Barat tahun anggaran 2016 dan terhadap dugaan SPK Fiktif di Bank BjB cabang Palabuhanratu dengan PS.01.01/312/Sekret/2023 tanggal 8 Februari 2023, total kerugian negara mencapai Rp37,3 miliar atau Rp37.337.076.824.

Berita Terkait

Ini hukuman pidana bagi penjual miras menurut KUHP baru, warga Sukabumi wajib tahu
Hukum suami menikah lagi menurut KUHP baru: Penjara 4 tahun hingga denda Rp200 juta
Bolehkah wartawan dituntut pidana? Ini putusan terbaru MK
KUHP baru, Wamenkum: Jika laporan diabaikan polisi, ajukan praperadilan
Jaksa Agung Muda Intelijen sebut korupsi di desa meningkat, bagaimana Sukabumi?
Mencermati pergeseran tren tindak kriminal remaja 2026, orang tua wajib waspada
KUHP baru: Lindungi hak privat, tetangga pun tak bisa polisikan pelaku kumpul kebo
Eks Menag Gus Yaqut jadi tersangka kasus korupsi kuota haji

Berita Terkait

Rabu, 21 Januari 2026 - 03:13 WIB

Ini hukuman pidana bagi penjual miras menurut KUHP baru, warga Sukabumi wajib tahu

Selasa, 20 Januari 2026 - 19:44 WIB

Hukum suami menikah lagi menurut KUHP baru: Penjara 4 tahun hingga denda Rp200 juta

Senin, 19 Januari 2026 - 22:39 WIB

Bolehkah wartawan dituntut pidana? Ini putusan terbaru MK

Senin, 19 Januari 2026 - 19:14 WIB

KUHP baru, Wamenkum: Jika laporan diabaikan polisi, ajukan praperadilan

Sabtu, 17 Januari 2026 - 20:33 WIB

Jaksa Agung Muda Intelijen sebut korupsi di desa meningkat, bagaimana Sukabumi?

Berita Terbaru

Layvin Kurzawa memakai topi putih, jaket loreng warna krem disebut sudah di Stasiun Whoosh - Ist

Olahraga

Dari PSG ke Persib, Layvin Kurzawa sudah di Stasiun Whoosh

Jumat, 23 Jan 2026 - 10:04 WIB