Operasi Ketupat 2025, ini jenis kendaraan yang dilarang melintas

- Redaksi

Selasa, 25 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho - Div. Humas Polri

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho - Div. Humas Polri

sukabumiheadline.com – Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan, kendaraan sumbu 3 akan dibatasi mulai Ahad (23/3/2025) pukul 00.00 WIB. Larangan berlaku ketika Operasi Ketupat 2025 untuk wilayah 8 Polda mulai Jawa, Lampung, hingga Bali dimulai.

Pernyataan itu disampaikan Irjen Agus melakukan pemantauan arus mudik didampingi Direktur Jasa Raharja Rivan Purwantono.

“Untuk Operasi Ketupat ini kan baru hari ini dimulai dan nanti malam mulai 24.00 WIB pemberlakuan kendaraan sumbu tiga sudah dibatasi. Semoga mudah-mudahan besok tetap lancar kembali,” kata Agus.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ditambahkannya, kebijakan pembatasan truk sumbu 3 ini adalah salah satu upaya memprioritaskan kenyamanan dan keselamatan pemudik. Agus mengatakan pembatasan hanya untuk truk sumbu 3 atau lebih, sehingga angkutan logistik tetap bisa jalan dengan truk sumbu 2.

“Jadi kalau kita memprioritaskan pemudik angkutan logistik juga harus ditahan tapi tidak absolut, sembako masih bisa jalan, kalau mengirim logistik bisa menggunakan sumbu 2,” ujarnya.

Untuk informasi, dalam rangka melakukan pengaturan operasional angkutan barang pada masa angkutan Lebaran 1416H/2025, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan tiga instansi, yakni Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pembatasan diberlakukan di ruas jalan tol dan non-tol mulai Senin, 24 Maret 2025 pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan Selasa, 8 April 2025 pukul 24.00 waktu setempat. Pembatasan operasional ini untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus mudik dan arus balik.

Namun, perusahaan angkutan barang tetap dapat melakukan distribusi menggunakan kendaraan angkutan barang sumbu dua dengan jumlah berat yang diizinkan. Kendaraan beroperasi saat terjadi diskresi dari kepolisian, serta distribusi tetap mengutamakan keselamatan.

Berita Terkait

Sidang MPR 9 Desember tidak sah, wapres terpilih bisa dibatalkan PTUN
PBNU desak negara hadir cegah gerakan dan propaganda LGBTQ
Mengenal Polisi Peduli Pengagguran: Sejarah, tujuan dan pelaksanaan Poliran
Sadap HP presiden, Listyo Sigit Prabowo cs terancam hukuman mati jika terbukti makar
Kriteria kekayaan masuk kategori aset desa dan terdaftar di SIPADES
Prabowo setujui usulan Luhut ubah definisi korupsi
KPK serahkan hasil rampasan korupsi ke Pemkab Sukabumi senilai Rp1.94 miliar
7 poin penting RUU Ketenagakerjaan akan disahkan 8 Oktober: Upah, PKWT hingga outsourcing

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 01:00 WIB

Sidang MPR 9 Desember tidak sah, wapres terpilih bisa dibatalkan PTUN

Selasa, 17 November 2026 - 18:08 WIB

PBNU desak negara hadir cegah gerakan dan propaganda LGBTQ

Kamis, 12 November 2026 - 09:00 WIB

Mengenal Polisi Peduli Pengagguran: Sejarah, tujuan dan pelaksanaan Poliran

Jumat, 6 November 2026 - 14:32 WIB

Sadap HP presiden, Listyo Sigit Prabowo cs terancam hukuman mati jika terbukti makar

Rabu, 4 November 2026 - 01:43 WIB

Kriteria kekayaan masuk kategori aset desa dan terdaftar di SIPADES

Berita Terbaru

Suzuki SUI 125 tampil retro performa modern, harga terjangkau - Suzuki

Otomotif

Suzuki SUI 125 tampil retro performa modern, harga terjangkau

Sabtu, 21 Nov 2026 - 18:00 WIB