SUKABUMIHEADLINE.com l Salah satu penyebab kegagalan BUM Desa hingga kemudian mati suri adalah, di mulai dari perencanaan. Hal ini merupakan efek dari rendahnya kompetensi pengelola BUM Desa.
Padahal, dari sisi regulasi sudah nyaris ideal. Sehingga tuduhan minimnya pendampingan terhadap pengurus BUM Desa, tidak sepenuhnya benar. Meskipun tidak ada relawan pendamping desa khusus BUM Desa, tetapi ada Patriot Desa di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Demikian dikemukakan Pemerhati Pemberdayaan Ekonomi Desa Andy Sudrajat kepada sukabumiheadline.com pada Selasa 13 Juli 2021 malam melalui saluran telpon.
Andy bahkan menyebut jika pengaruh politik kepala desa sangat besar dalam menentukan maju mundurnya sebuah BUM Desa. Tak jarang, sebut dia, pergantian pejabat kepala desa juga diikuti dengan penggantian pengurus BUM Desa.
“Banyak jenis usaha yang dijalankan BUM Desa itu datang dari kepala desa, tanpa melewati proses studi kelayakan dan businnes plan. Atau karena latah setelah studi banding ke BUM Desa yang sudah maju. Hal ini merupakan efek dari minimnya pendampingan dan pengawasan,“ jelas dia.
Rendahnya kompetensi pengurus serta besarnya pengaruh politik kepala desa, sebut Andy, merupakan salah dua penyebab banyak BUM Desa sudah gagal semenjak dalam perencanaan.
Tidak jarang, kata mantan Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa (PED) P3MD Kabupaten Sukabumi itu, pengurus tidak mampu berbuat banyak, selain mengikuti keinginan kepala desa setempat. Mirisnya, menurut hitungan Andi, saat ini sekira 95% BUM Desa di Sukabumi mengalami mati suri.
Andy menyebut Kertaangsana, salah satu desa di Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi sebagai contoh kasus. “Seingat saya, dulu BUM Desa-nya bagus, tapi terakhir saya berkunjung ke sana kondisinya sudah mati suri,“ ungkapnya.
Lebih jauh, Andy memperkirakan jika lebih dari Rp 54 miliar dana desa (DD) menguap melalui BUM Desa yang mengalami mati suri. Dengan asumsi, setiap desa pernah menggelontorkan sedikitnya Rp 150 juta untuk masing-masing BUM Desa.
Pendapat Andy tentang faktor politis kepala desa, diamini oleh Kepala Desa Berekah, Kecamatan Bojonggenteng Andriansyah. Ia mengakui jika peranan kades menjadi salah satu faktor maju mundurnya kegiatan usaha BUM Desa, termasuk dalam penentuan pengurus BUM Desa. Baca terkait 5 Akar Masalah BUM Desa Tidak Berkembang, Pemkab Sukabumi Minim Inisiatif
“Jabatan kades adalah jabatan politis sehingga bagi bagi jabatan bagi kades yang terpilih terhadap timses adalah bagian yang tidak bisa dielakkan,“ papar pria yang karib dipanggil Andri itu melalui pesan WhatsApp, Selasa malam.
Namun begitu, Andri tidak sependapat jika 95% persen BUM Desa disebut mati suri. “Di desa kami berjalan baik dan mampu menyumbang PADes. Jadi saya kira kondisi BUM Desa di Kertaangsana seperti disebut, hanya satu contoh kasus saja. Tidak bisa digeneralisir. Bisa dilihat kok di data SDGs, desa-desa yang tidak memiliki PADes berarti mati suri,“ bantah dia.
Namun demikian, Andri tidak menjawab secara pasti apakah setiap PADes yang masuk ke kas desa selalu bersumber dari aktivitas BUM Desa yang berkinerja baik, atau sumber lainnya. Baca terkait 5 Kades Bicara Soal 95% BUM Desa di Kabupaten Sukabumi Mati Suri