Pengamat: Fungsi Bansos di Indonesia Lebih ke Kepentingan Politik Penguasa

- Redaksi

Minggu, 1 Agustus 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUKABUMIHEADLINES.com – Founder Synergy Policies Dinna Prapto Raharja menyebut jika fungsi bantuan sosial (bansos) di Indonesia lebih sebagai kepentingan kekuasaan politik.

Sebut dia, ada tiga fungsi bansos, pertama sosial ekonomi, bertujuan mencegah agar masyarakat tidak jatuh ke jurang kemiskinan. Kedua fungsi ekonomi, ditujukan menjaga daya beli masyarakat agar perekonomian terus berputar. Kemudian ketiga fungsi sosial politik, mencegah adanya kelompok rentan.

“Secara desain yang saya perhatikan, justru fungsi yang tiga ini lebih banyak didominasi fungsi politik. Lebih untuk mencari popularitas,” kata Dinna lewat video diskusi daring, dilansir suara.com pada Sabtu (31/7/2021).

Baca Juga :  Hasil Survei Ini Bukan PDIP dan Gerindra Jawara Pemilu 2024

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, Dinna menyebut pada fungsi sosial politik pejabat negara seolah ingin menunjukkan pemerintahannya lebih banyak menyalurkan bansos dibanding rezim sebelumnya.

Nah itu suatu yang menunjukkan ini lho di era saya, kasih bantuan sosial. Bahkan jor-joran lho ya. Di era saya, saya memberi lebih banyak nih, bentuknya macam-macam. Duitnya lebih besar di era sebelumnya,” kata Dinna.

Berita Terkait

KPU bikin aturan rahasiakan data Capres-Cawapres, termasuk ijazah
Kisah hidup, harta dan kontoversi Budi Arie, loyalis Jokowi dipecat Prabowo dari Menkop
Prabowo reshuffle kabinet, ini daftar 5 menteri dipecat
Beda dengan PAN dan Nasdem, PDIP hanya minta maaf ulah Deddy Sitorus-Sadarestuwati
Matematikanya ngawur, Golkar nonaktifkan Adies Kadir dari DPR RI
Eko Patrio dan Uya Kuya dinonaktifkan dari DPR RI
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dipecat dari DPR RI
Ahmad Sahroni dipecat usai viral respons kritik bubarkan DPR

Berita Terkait

Senin, 15 September 2025 - 19:42 WIB

KPU bikin aturan rahasiakan data Capres-Cawapres, termasuk ijazah

Rabu, 10 September 2025 - 00:49 WIB

Kisah hidup, harta dan kontoversi Budi Arie, loyalis Jokowi dipecat Prabowo dari Menkop

Senin, 8 September 2025 - 20:13 WIB

Prabowo reshuffle kabinet, ini daftar 5 menteri dipecat

Senin, 1 September 2025 - 15:07 WIB

Beda dengan PAN dan Nasdem, PDIP hanya minta maaf ulah Deddy Sitorus-Sadarestuwati

Minggu, 31 Agustus 2025 - 18:41 WIB

Matematikanya ngawur, Golkar nonaktifkan Adies Kadir dari DPR RI

Berita Terbaru

Dukungan netizen terhadap kemerdekaan Bangsa Palestina. l Istimewa

Internasional

Negara Palestina merdeka, ini daftar negara pro, abstain dan menolak

Selasa, 16 Sep 2025 - 00:11 WIB