Pengamat: Fungsi Bansos di Indonesia Lebih ke Kepentingan Politik Penguasa

- Redaksi

Minggu, 1 Agustus 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUKABUMIHEADLINES.com – Founder Synergy Policies Dinna Prapto Raharja menyebut jika fungsi bantuan sosial (bansos) di Indonesia lebih sebagai kepentingan kekuasaan politik.

Sebut dia, ada tiga fungsi bansos, pertama sosial ekonomi, bertujuan mencegah agar masyarakat tidak jatuh ke jurang kemiskinan. Kedua fungsi ekonomi, ditujukan menjaga daya beli masyarakat agar perekonomian terus berputar. Kemudian ketiga fungsi sosial politik, mencegah adanya kelompok rentan.

“Secara desain yang saya perhatikan, justru fungsi yang tiga ini lebih banyak didominasi fungsi politik. Lebih untuk mencari popularitas,” kata Dinna lewat video diskusi daring, dilansir suara.com pada Sabtu (31/7/2021).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, Dinna menyebut pada fungsi sosial politik pejabat negara seolah ingin menunjukkan pemerintahannya lebih banyak menyalurkan bansos dibanding rezim sebelumnya.

Nah itu suatu yang menunjukkan ini lho di era saya, kasih bantuan sosial. Bahkan jor-joran lho ya. Di era saya, saya memberi lebih banyak nih, bentuknya macam-macam. Duitnya lebih besar di era sebelumnya,” kata Dinna.

Berita Terkait

Gerindra: Era Prabowo jauh lebih demokratis dibanding pemerintah sebelumnya
Ketum Projo: Pemilu 2029, kalau terjadi percepatan kita siap enggak?
Mulai 2029 Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dipisah, begini aturannya
Distribusi Program MBG ke sekolah cukup 3 kali sepekan
MK putuskan pilkada langsung, tak ada lagi wacana oleh DPRD
Survei Puspoll Indonesia: Mayoritas masyarakat mau Pilkada langsung
Mencermati 4 misi Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi dan harapan kader senior
Siapa layak jadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi? Kader muda dan senior satu suara

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 01:33 WIB

Gerindra: Era Prabowo jauh lebih demokratis dibanding pemerintah sebelumnya

Selasa, 25 Agustus 2026 - 14:34 WIB

Ketum Projo: Pemilu 2029, kalau terjadi percepatan kita siap enggak?

Rabu, 12 Agustus 2026 - 21:26 WIB

Mulai 2029 Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dipisah, begini aturannya

Jumat, 17 Juli 2026 - 14:51 WIB

Distribusi Program MBG ke sekolah cukup 3 kali sepekan

Kamis, 2 Juli 2026 - 00:25 WIB

MK putuskan pilkada langsung, tak ada lagi wacana oleh DPRD

Berita Terbaru