Penyidikan Kasus Pendeta Saifuddin Ibrahim, Ini yang Disiapkan Kejaksaan Agung

- Redaksi

Sabtu, 9 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Kejaksaan Agung RI. l Istimewa

Gedung Kejaksaan Agung RI. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINE.com l Kejaksaan Agung (Kejakgung) menyiapkan delapan orang jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan kasus penistaan agama, dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh tersangka pendeta Saifuddin Ibrahim alias Abraham Moses.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung, Ketut Sumedana. Tim jaksa tersebut disiapkan setelah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Bareskrim Polri terkait kasus itu.

Ketut menjelaskan, delapan jaksa dari Jampidum tersebut, nantinya akan mengikuti seluruh perkembangan hasil penyidikan kasus tersebut, yang saat ini dalam penanganan Direktorat Tindak Pidana (Dirtipid) Siber Bareskrim Polri. Delapan orang jaksa tersebut, resmi ditunjuk oleh Jampidum, per tanggal 5 April 2022, kemarin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Delapan jaksa dari tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tersebut akan mempelajari, dan mengikuti seluruh rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Dirtipid Siber Bareskrim Polri, atas kasus dugaan penistaan agama, dan ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh SI alias A bin M (Saifuddin Ibrahim alias Abraham Moses),” begitu kata Ketut, Jumat (8/4).

Baca Juga :  Muhamad Kece, Tersangka Penodaan Agama Dianiaya Tahanan Lain di Rutan Bareskrim

Dalam SPDP tersebut, dikatakan Dirtipid Siber Bareskrim Polri, sudah menetapkan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka sejak 28 Maret. Penyidik menjerat pendeta asal Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, dengan sangkaan Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU 19/201 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penyidik juga menyertakan sangkaan Pasal 14 ayat (1) dan (2), dan Pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, serta Pasal 156 a huruf a KUH Pidana.

Pasal-pasal tersebut, mengatur soal ancaman-ancaman pidana terkait ujaran kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), pencemaran nama baik serta penistaan agama. Juga, mengatur soal ancaman pidana atas perbuatan, atau tindakan dengan sengaja menerbitkan keonaran, kebencian, terhadap kalangan, dan masyarakat tertentu. Atas perbuatan tersebut, Saifuddin Ibrahim, jika terbukti terancam hukum penjara di atas 10 tahun.

Baca Juga :  Calon Pendeta di NTT Cabuli Enam Anak di Bawah Umur

Sementara itu, dari Mabes Polri, meski sudah menetapkan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka, namun sampai saat ini, belum dapat melakukan penangkapan, pun belum melakukan pemeriksaan. Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Dedi Prasetyo, kemarin mengatakan, tim Dirtipid Siber masih belum mengetahui keberadaan pasti tersangka Saifuddin Ibrahim.

“Informasinya, yang bersangkutan SI berada di luar negeri, di Amerika (Serikat),” begitu kata Dedi.

Karena itu, kata dia, tim kepolisian, masih berkordinasi dengan Kepolisian Federal AS (FBI) untuk memastikan keberadaan Saifuddin Ibrahim, agar dapat dipulangkan ke Indonesia. Tim penyidikan, juga kata Dedi, masih berkordinasi dengan Divisi Interpol Polri, untuk menerbitkan status red notice terhadap Saifuddin Ibrahim.

Penistaan agama yang dilakukan Pendeta Saifudin Ibrahim ini terjadi pekan lalu, ketika ia menyampaikan terbuka, agar Kementerian Agama (Kemenag) menghapus 300 ayat suci dalam AlQuran karena menjadi penyebab suburnya paham radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Berita Terkait

1 dari Sukabumi, ini 56 PBH siap dampingi warga tak mampu bermasalah hukum di Jabar
Probowo minta anak istri koruptor diperhatikan, Menkum: RUU Perampasan Aset terkendala politik
Kasus korupsi bjb, KPK sita motor dari rumah Ridwan Kamil
PP 20/2021: Negara akan ambil alih tanah atau rumah warisan terbengkalai
Operasi Ketupat 2025, ini jenis kendaraan yang dilarang melintas
Dinilai ancam demokrasi dan supremasi sipil, mahasiswa UI gugat UU TNI ke MK
Suap hakim agar bebas, terpidana bunuh wanita Sukabumi: Kami sekeluarga taat hukum
Mulai 1 April sistem tilang langsung sita kendaraan? Ini penjelasan Kakorlantas

Berita Terkait

Sabtu, 19 April 2025 - 12:00 WIB

1 dari Sukabumi, ini 56 PBH siap dampingi warga tak mampu bermasalah hukum di Jabar

Kamis, 17 April 2025 - 16:30 WIB

Probowo minta anak istri koruptor diperhatikan, Menkum: RUU Perampasan Aset terkendala politik

Minggu, 13 April 2025 - 07:39 WIB

Kasus korupsi bjb, KPK sita motor dari rumah Ridwan Kamil

Selasa, 1 April 2025 - 03:28 WIB

PP 20/2021: Negara akan ambil alih tanah atau rumah warisan terbengkalai

Selasa, 25 Maret 2025 - 01:15 WIB

Operasi Ketupat 2025, ini jenis kendaraan yang dilarang melintas

Berita Terbaru