SUKABUMIHEADLINE.com l PDI Perjuangan tengah mengkaji kabar ditetapkannya salah seorang kadernya, Mardani H Maming, sebagai tersangka KPK dan dicegah ke luar negeri.
“Ya saya baru mendapat informasi dari media, sehingga tim hukum dari PDIP sedang melakukan pencermatan kajian terkait dengan hal tersebut,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dikutip dari kompas.com, Senin (20/6/2022).
Hasto mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengingatkan agar kader partai selalu bertanggung jawab terhadap kekuasaan yang diamanatkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasto mengaku belum bisa berkomentar lebih lanjut, karena memang masih perlu mempelajari secara mendetail terhadap persoalan tersebut oleh tim hukum.
Sementara, diberitakan detik.com, Kepala Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh membenarkan pencekalan Mardani H Maming yang juga sebagai Bendahara Umum PBNU, bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.
“Betul (pencekalan Mardani H Maming) berlaku sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022. (Berstatus) tersangka,” kata Nur Saleh.
Sementara, mengutip tempo.co, kuasa hukum Mardani H Maming, Ahmad Irawan mengatakan kliennya belum menerima surat penetapan tersangka dari KPK. Irawan mengatakan kliennya juga belum mendapat surat pencegahan dari Direktorat Jenderal Imigrasi.
“Hingga saat ini kami belum pernah menerima surat penetapan tersangka oleh KPK atas nama bapak Mardani H Maming,” kata Irawan.
Diberitakan sukabumiheadline.com sebelumnya, Mardani H Maming diperiksa KPK pada Jumat (3/6/2022). Dia mengaku diperiksa KPK terkait masalah dengan pemilik PT Jhonlin Group, Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku perkara yang berkaitan dengan Mardani H Maming sudah sampai di tahap penyidikan. KPK belum mau membeberkan nama tersangkanya.
“Cuma memang secara resmi belum kita umumkan karena seperti yang kawan-kawan tahu kita akan mengumumkan ketika sudah ada upaya paksa penahanan, tujuannya apa? Untuk memberikan kepastian kepada para tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Senin (20/6/2022).
