sukabumiheadline.com – Pengesahan Revisi UU TNI yang berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI ala Orde Baru dinilai jadi bukti terbaru dari pengkhianatan kolektif partai politik terhadap suara rakyat.
Parpol di Indonesia dinilai semakin jauh dari rakyat. Alih-alih menjadi jembatan aspirasi masyarakat, mereka justru membangun benteng kepentingan sendiri bersama oligarki.
Kondisi tersebut dinilai Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Geger Riyanto, karena orientasi partai politik lebih bersifat mempertahankan kekuasaan ketimbang membangun ideologi yang berpihak kepada rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Partai politik di Indonesia sering kali berorientasi pragmatis ketimbang ideologis. Hal itulah yang membuatnya tidak dekat dengan pemilihnya. Berada dalam lingkaran kekuasaan berarti mereka memiliki posisi dan perangkat untuk mereproduksi kekuasaannya lebih jauh,” jelasnya.
“Di sisi lain, ada kemungkinan jauh dari lingkaran kekuasaan berarti mereka lebih rentan dengan kasus-kasus hukum. Dalam satu dekade terakhir, hukum semakin berkembang menjadi alat lingkaran kekuasaan,” lanjutnya.
Alhasil, dampak dari pragmatisme ini adalah hilangnya fungsi utama parpol sebagai agen pendidikan politik bagi masyarakat. Pada gilirannya, parpol lebih melihat rakyat sekadar pemilih, bukan sebagai subjek politik yang harus dicerdaskan.
“Karena motif partai politik yang pragmatis dan ekosistemnya yang tidak memungkinkan mereka melampaui ini. Mereka merasa lebih membutuhkan warga sebagai suara, dan untuk mendapatkan suara, tidak dibutuhkan untuk mendidik warga,” kata dia.
Lebih jauh, Geger menyebut satu-satunya jalan adalah terus berkonsolidasi dan menyuarakan aspirasi secara konstan untuk menghukum parpol yang terus menerus berkhianat.
“Kita harus berkonsolidasi dan menyuarakan aspirasi kita secara konstan. Tidak bisa diam. Kebutuhan lebih jauh tentu saja adalah lebih mengorganisir suara ini,” tegasnya.
Menurutnya, rakyat harus menghukum parpol yang semakin tuli terhadap suara mereka.
“Saat ini, semua perangkat dan jaringan sedang dipegang partai politik. Jalan untuk menghukumnya sangat sulit diretas. Akan menjadi hukuman yang besar untuk pemerintah bila warga bisa melakukan pembangkangan massal,” benernya.
“Semua mogok, berhenti dari aktivitasnya, contoh lainnya juga: berhenti membayar pajak, menyebabkan syok yang harus diperhatikan oleh partai politik,” pungkasnya.
