sukabumiheadline.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyoroti keterbatasan akses telekomunikasi di sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang dinilai berpotensi menghambat respons keamanan dan penanganan situasi darurat.
Hal itu diungkapkan Staf Ahli Menko Polkam Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Transformasi Digital, Irjen Pol. Tonny Hermawan, dalam Rapat Koordinasi antara Kemenko Polkam dengan Forkopimda Kabupaten Sukabumi tentang Penanganan Blank Spot dan Akselerasi Transformasi Digital yang digelar di Pendopo Pelabuhan Ratu, Rabu (22/4/2026) lalu.
Dalam keterangan persnya, ia mengatakan bahwa penguatan konektivitas digital menjadi kebutuhan strategis untuk mengatasi persoalan tersebut. Baca selengkapnya: Belasan desa di Jawa Barat tanpa sinyal hp dan internet, Kabupaten Sukabumi terbanyak
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masalah blank spot dan sinyal lemah (weak signal) tidak hanya menghambat komunikasi masyarakat, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap koordinasi aparat dan kecepatan respons terhadap berbagai situasi di lapangan,” ujar Tonny dikutip sukabumiheadline.com, Ahad (26/4/2026).
Tonny menambahkan, pengentasan blank spot merupakan bagian penting dari upaya menjaga stabilitas wilayah, terutama di daerah dengan kondisi geografis kompleks seperti Sukabumi yang memiliki bentang alam beragam.
“Kami ingin memastikan efektivitas infrastruktur digital di wilayah berbukit seperti di Sukabumi, serta mendorong integrasi program transformasi digital agar dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Selain isu konektivitas, Tonny juga menyinggung dinamika keamanan daerah, termasuk peningkatan kasus narkoba dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang memerlukan perhatian bersama lintas sektor.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna mencegah praktik perekrutan ilegal.
Lebih lanjut, ia menyoroti pula implementasi program prioritas nasional di Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat telah berjalan dengan baik dan berdampak langsung bagi masyarakat, baik dari sisi peningkatan gizi, pendidikan, maupun pemberdayaan ekonomi.
Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya Kemenko Polkam dalam menjalankan fungsi sinkronisasi dan koordinasi kebijakan di bidang politik dan keamanan, sekaligus memastikan implementasi program prioritas nasional berjalan efektif di daerah.
