5 Elite Disebut Penjahat Demokrasi di Indonesia, Luhut Nomor Berapa?

- Redaksi

Minggu, 17 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Luhut Binsar Pandjaitan. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

Luhut Binsar Pandjaitan. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode terus digunjing di ruang publik.

Wacana tersebut menimbulkan pro kontra di masyarakat. Bagi yang pro menyatakan penundaan pemilu dibutuhkan karena pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini belum selesai.

Sementara kelompok yang kontra menyatakan, penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi dan sarat kepentingan elit politik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baru-baru ini, LSM KontraS, melalui akun Twitter-nya, merilis tujuh nama petinggi politik Indonesia yang mengusung wacana penundaan pemilu, dan menyematkan tagar #PenjahatDemokrasi bagi pengusung wacana tersebut.

“Mereka yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan/atau penundaan pemilu. #PenjahatDemokrasi,” begitu tulis akun Twitter @KontraS pada Kamis (14/4/2022).

Dalam unggahannya, Kontras menyebut tujuh nama pejabat publik dan elite partai yang secara terang-terangan mengusung wacana penundaan pemilu.

Namun, dua di antaranya tidak terlalu gencar menyuarakan wacana penundaan Pemilu, yakni Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dea Tunggaesti dan Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian di Kabinet yang disusun Presiden Joko Widodo.

Baca Juga :  Atas Nama Demokrasi, Jokowi: Silakan Wacana 3 Periode

Berikut lima nama lainnya yang gencar menyuarakan penundaan Pemilu 2024.

5. Zulkifli Hasan

Zulkifli Hasan merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam beberapa kesempatan yang dan partainya menyatakan setuju apabila pemilu 2024 diundur, dengan sejumlah pertimbangan.

4. Muhaimin Iskandar

Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masuk dalam koalisi pendukung Presiden Joko Widodo. Ia mengklaim banyak akun media sosial yang setuju dengan wacana penundaan pemilihan umum dalan satu atau dua tahun. Sama seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Muhaimin Iskandar juga mengklaim memiliki big data yang berjumlah 100 juta orang.

3. Bahlil Lahadalia

Awal januari lalu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pernah menyatakan dukungannya terhadap wacana penundaan pemilu. Ia beralasan hal tersebut merupakan keinginan kalangan usaha, yang menilai saat ini kondisi perekonomian Indonesia belum stabil, akibat pandemi Covid-19.

2. Tito Karnavian

Baca Juga :  Mantan Ketum PBNU, Said Aqil Siroj Masuk Timnas Anies-Cak Imin

Mantan Kapolri ini kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Ia pernah melontarkan pernyataan mendukung penundaan pemilu, dengan mengatakan bahwa wacana tersebut bisa saja dilakukan dengan mengamandemen UUD 1945.

1. Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut Binsar Pandjaitan saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi. Dalam beberapa kesempatan, ia getol menyuarakan wacana penundaan pemilu, termasuk di kanal YouTube Deddy Corbuzier, beberapa waktu lalu.

Luhut mengklaim memiliki data terkait jumlah rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan pemilu. Ia bahkan menyebut angka, yakni sekitar 110 juta orang.

Hingga Ahad (17/4/2022) dinihari, postingan @kontraS tersebut telat disukai sebanyak sekita ribu, dikutip sebanyak ratusan kali dan di-Retweet sekira 3 kali kali.

Daftar tujuh politisi dan pejabat publik yang diunggah oleh akun Twitter @KontraS tersebut mendapatkan beragam reaksi dari warganet.

Ada yang setuju, namun ada juga yang menganggap KontraS berlebihan dengan menyematkan label “Penjahat Demokrasi”.

“Cuma khayalan aja ampe diseriusin, pake label penjahat segala, lu pikir mak banteng bakal rela tuan putri gak jadi wapres 2024,” cuit akun twitter @do****.

“Apakah masih sebatas wacana, sudah masuk kategori penjahat? izin bertanya,” tanya akun twitter @tig****.

Berita Terkait

Selusin wanita terlibat prostitusi online, siap dikirim ke Sukabumi
Kemendagri beri peluang Jawa Barat dipecah 5 provinsi, ini daftarnya
Isyarat dari Gubernur Jawa Barat, lupakan Kabupaten Sukabumi Utara
Respons PP soal larangan seragam ormas mirip TNI-Polri: Mana ada tentara oranye
Wagub Erwan jengkel Sekda Jabar tak pernah ngantor, minta DPRD turun tangan
Singgung Sukabumi, alasan KDM cuek bencana di Purwakarta: Bupatina geus alus
Warga Pajampangan dimanja KDM, ini program 2026 di selatan Sukabumi
Agar tak sok jago, Komisi III DPR RI: Seragam ormas tak boleh loreng

Berita Terkait

Kamis, 26 Juni 2025 - 08:00 WIB

Selusin wanita terlibat prostitusi online, siap dikirim ke Sukabumi

Kamis, 26 Juni 2025 - 04:54 WIB

Kemendagri beri peluang Jawa Barat dipecah 5 provinsi, ini daftarnya

Rabu, 25 Juni 2025 - 11:29 WIB

Isyarat dari Gubernur Jawa Barat, lupakan Kabupaten Sukabumi Utara

Jumat, 20 Juni 2025 - 19:29 WIB

Respons PP soal larangan seragam ormas mirip TNI-Polri: Mana ada tentara oranye

Kamis, 19 Juni 2025 - 16:56 WIB

Wagub Erwan jengkel Sekda Jabar tak pernah ngantor, minta DPRD turun tangan

Berita Terbaru

Internasional

Hasil perang 12 hari vs Iran, ekonomi Israel ambruk

Kamis, 26 Jun 2025 - 13:00 WIB