sukabumiheadline.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-39 Tahun Sidang 2025. Salah satu agenda yang dibahas dalam rapat tersebut adalah Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Baca selengkapnya: DPRD Kabupaten Sukabumi tetapkan Raperda Penataan Toko Swalayan
Rapat digelar di ruang rapat utama DPRD pada Selasa (14/10/2025), itu dipimpin Ketua DPRD, Budi Azhar Mutawali, didampingi Wakil Ketua II Usep dan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, serta Bupati Sukabumi, Asep Japar.
Berita Terkait: Aneh, minimarket di Parungkuda ini jual karya UMKM Sukabumi tapi tidak tahu produk mana
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Usai laporan Komisi III DPRD Mengenai Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, rapat dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan DPRD Terhadap Penetapan Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Selanjutnya, dilanjutkan dengan Berita Acara Penetapan Atas Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Baca Juga:
- Ini Lho 5 Jaringan Ritel Modern Didirikan Pengusaha asal Sukabumi
- Wu Lai Tjang, miliarder asal Sukabumi diabadikan jadi nama masjid di Tangerang
- Intip interior Masjid Baitul Kurnia Banten, dibangun untuk mengenang miliarder asal Sukabumi
Usai penandatanganan, rapat juga diisi dengan Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Persetujuan Terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Berita Terkait:
- Membanding jumlah minimarket, supermarket dan kios pasar di Kota Sukabumi
- Menghitung jumlah pasar, kios, minimarket dan mal di Kabupaten Sukabumi
Pada kesempatan tersebut Budi Azhar Mutawali menjelaskan poin inti dalam Raperda toko swalayan adalah untuk menciptakan keadilan, sehingga UMKM dan masyarakat yang berjualan biasa dapat tertata dengan baik, serta keberadaan pasar swalayan tidak mengganggu pasar-pasar tradisional.
“Raperda ini mengatur zonasi wilayah, dan akan disosialisasikan secara utuh agar jelas bagi semua pihak. Tujuannya adalah agar semua investor di Kabupaten Sukabumi merasa aman dan nyaman, pasar tradisional tetap terjaga, dan UMKM juga tetap bisa berkembang di setiap wilayah,” papar Budi.
“Saat ini, belum ada batasan jumlah swalayan, namun akan tetap mempertimbangkan kearifan lokal,” kata Budi.
Rekomendasi Redaksi: Kecamatan terbanyak minimarket di Kabupaten Sukabumi, 12 bangkrut
Diberdayakan sukabumiheadline.com sebelumnya, berbeda dengan Indomaret dan Alfamart yang sengit bersaing memperbanyak gerai mereka, sejumlah nama yang tidak terlalu populer memilih fokus di kawasan perkotaan, seperti Yomart, Idol Mart dan nama lainnya. Baca selengkapnya: Bukan Cicurug, Cibadak atau Cisaat, ini kecamatan dengan minimarket terbanyak di Kabupaten Sukabumi
Rapat juga dihadiri para anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Sukabumi, serta tamu undangan lainnya.
