sukabumiheadline.com – Usulan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Rahmawati Zainal Paliwang (kanan), saat menyampaikan pendapat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026) lalu, menuai beragam komentar.
Dalam forum tersebut, Rahmawati mengusulkan pembangunan 1.000 bioskop desa dari APBN 2027 untuk pemerataan akses tontonan di daerah. Usulan pembangunan 1.000 layar bioskop desa dari APBN 2027 mencuat di DPR sebagai respons atas dugaan ketimpangan distribusi layar dalam industri film Indonesia.
Rahmawati menyoroti dominasi jaringan bioskop dan rumah produksi besar yang dinilai membuat film daerah sulit mendapat ruang tayang. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk ketimpangan akses distribusi yang berdampak langsung pada rumah produksi kecil dan menengah, termasuk dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya cukup miris mendengar para PH kecil curhat, terutama dari daerah 3T,” ujarnya.
Ia menegaskan adanya keluhan soal terbatasnya ruang tayang bagi film berbasis budaya lokal. “Mereka mengatakan adanya monopoli PH besar sehingga kreativitas lokal agak tersendat,” jelas Rahmawati.
Rahmawati juga menyoroti pengalaman penayangan film Uang Panai di Tarakan, Kalimantan Utara, yang menunjukkan tingginya minat penonton, namun tidak diimbangi ketersediaan layar bioskop. Ia menyebut, sebagian besar penonton berasal dari komunitas Bugis dan Sulawesi yang bahkan menonton berulang karena keterbatasan studio.
“Saya ini bukan pemain film Pak Ketua, tapi penonton. Saya wajib nonton tiap minggu, mesti dua kali. Kemarin ada penayangan film di Tarakan, Kalimantan Utara, film ‘Uang Panai’. Bayangkan di sana kebanyakan masyarakatnya orang Sulawesi, orang Bugis, dan mereka menonton sampai berkali-kali hanya karena studio diberikan hanya beberapa tempat sehingga terbatas,” paparnya.
Menurutnya, keterbatasan layar membuat masa tayang film daerah berakhir lebih cepat meski permintaan penonton masih tinggi. “Hak tayangnya berhenti, padahal masyarakat masih ingin menonton.”
Selain itu, untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Rahmawati mendorong pemerintah menerbitkan aturan distribusi film nasional yang lebih ketat..Ia mengusulkan standar minimal 100 layar dalam tiga bulan bagi film nasional, serta skema penayangan lebih terukur bagi produksi lokal
Dikritik Muhammadiyah
Sementara itu, salah satu kritikan datang dari warga ormas Muhammadiyah, Firnas Muttaqin. Ia menyebut usulan tersebut sebagai hal yang membuat publik geleng-geleng kepala.
Bagaimana tidak, kata Firnas di laman pwmu.co, di tengah harga kebutuhan pokok yang semakin sulit dijangkau, nilai rupiah yang sempat menyentuh kisaran Rp17.700 per dolar, serta ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus menghantui banyak keluarga, publik kembali dibuat geleng-geleng kepala oleh sebuah usulan dari DPR.
“Bukan tentang upaya memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Bukan pula mengenai kenaikan gaji guru honorer yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Bahkan bukan tentang pembangunan sekolah layak di daerah terpencil yang masih minim fasilitas,” katanya, dikutip sukabumiheadline.com, Jumat (22/5/2026).
“Usulan yang justru muncul adalah pembangunan seribu layar bioskop di desa menggunakan dana APBN 2027,” imbuhnya.
Firnas menilai gagasan tersebut sengaja dibungkus dengan narasi menarik dan progresif, yakni untuk mendukung perfilman daerah, mempromosikan budaya lokal, sekaligus memberikan akses hiburan bagi masyarakat desa.
“Namun persoalannya, rakyat hari ini sebenarnya tidak sedang kekurangan hiburan. Yang mereka kekurangan adalah penghasilan yang layak, pekerjaan yang stabil, dan akses hidup yang lebih baik,” jelas dia.
“Di banyak desa, masih ada orang tua yang kebingungan membayar biaya sekolah anaknya. Masih banyak guru honorer yang menerima gaji antara Rp1,5 juta hingga Rp2,8 juta per bulan, jumlah yang bahkan sulit mencukupi kebutuhan dasar keluarga,” ungkapnya.
Tidak sedikit pula, lanjut Firnas, sekolah yang kondisinya jauh dari kata layak, dari mulai atap bocor, ruang kelas rusak, laboratorium kosong, perpustakaan seadanya, hingga akses internet yang belum tersedia.
“Dalam situasi seperti itu, kehadiran bioskop justru terasa seperti jawaban atas pertanyaan yang tidak pernah diajukan rakyat,” sesal dia.
“Pertanyaan sederhananya begini, jika penghasilan warga desa masih pas-pasan dan harga sembako terus naik, siapa yang akan rutin membeli tiket bioskop?Lebih jauh lagi, apakah keberadaan bioskop mampu mengubah masa depan anak-anak desa? Jawabannya, jelas tidak secara signifikan,” yakin Firnas.
