Tren penurunan kredit UMKM Sukabumi di bank umum 3 tahun terakhir

sukabumiheadline.com – Posisi kredit pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Sukabumi angkanya terus menurun dalam tiga tahun terakhir, 2023-2025.

Total outstanding loan sebagaimana dirinci di bagian bawah tulisan ini, menunjukkan jumlah akumulasi pinjaman yang telah disalurkan oleh bank umum kepada masyarakat atau sektor ekonomi tertentu, misalnya kredit modal kerja atau kredit konsumsi, pada periode tertentu.

Menurut salah seorang pelaku UMKM di Kabupaten Sukabumi, Hevi Khaerudin, salah satu penyebab menurunnya kredit UMKM kerena faktanya para pelaku UMKM kesulitan mengakses kredit perbankan.

Padahal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menambahkan suntikan dana segar senilai Rp300 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) sejak September 2025 hingga Mei 2026.

Meskipun kebijakan ini diklaim sebagai langkah win-win solution untuk membangun ekspektasi ekonomi positif dan merangsang penyaluran kredit di tengah dinamika tantangan ekonomi global, menurut Hevi, faktanya masih jauh dari harapan.

“Padahal, suntikan dana ratusan triliun Rupiah yang bertujuan mengalihkan dana simpanan negara yang semula mengendap di bank sentral menjadi penempatan dana (seperti deposito) di bank umum negara untuk mengoptimalkan perputaran uang, ternyata,” kata pria 48 tahun itu kepada sukabumiheadline.com, Sabtu (6/6/2026).

Meskipun Purbaya sendiri sudah mengingatkan jika dana tersebut diwajibkan untuk disalurkan menjadi kredit perbankan ke sektor swasta/masyarakat, dengan larangan keras bagi bank untuk menggunakan dana ini membeli surat berharga negara (SBN) atau SRBI, namun kenyataannya tidak serta merta menjadi karpet merah bagi pelaku UMKM untuk mengaksesnya.

“Bagi kami ya, pelaku UMKM, jangankan untuk mengakses kredit miliaran Rupiah, bahkan untuk kredit 10 juta Rupiah saja, itu harus ada jaminan,” kata Hevi.

Posisi kredit UMKM Sukabumi di bank umum 3 tahun terakhir

Meskipun total kredit UMKM Sukabumi mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, namun sejumlah sektor menunjukkan kenaikan.

Sektor yang mengalami kenaikan kredit UMKM adalah pertanian kehutanan dan perikanan sebesar Rp657.875.000, pengadaan listrik dan gas sebesar Rp7.959.000, dan konstruksi sebesar Rp241.888.000. Kemudian, sektor transportasi dan pergudangan Rp194.420.000, jasa keuangan dan asuransi Rp14.648.000, dan real estate Rp65.445.000.

Berikut adalah rincian Posisi Kredit Mikro, Kecil dan Menengah yang Diberikan Bank Umum Menurut Sektor Ekonomi di Kabupaten Sukabumi, 2023-2025, dikutip sukabumiheadline.com dari data Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Sabtu (6/6/2026).

• Pertanian Kehutanan & Perikanan
  Rp529.853.000 (2023)
  Rp527.974.000 (2024)
  Rp657.875.000 (2025)
• Pertambangan dan Penggalian
  Rp48.334.000 (2023)
  Rp38.105.000 (2024)
  Rp39.361.000 (2025)
• Industri Pengolahan
  Rp616.048.000 (2023)
  Rp555.253.000 (2024)
  Rp503.994.000 (2025)
• Pengadaan Listrik dan Gas
  Rp4.856.000 (2023)
  Rp4.910.000 (2024)
  Rp7.959.000 (2025)
• Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang
  Rp4.427.000 (2023)
  Rp4.922.000 (2024)
  Rp3.482.000 (2025)
• Konstruksi
  Rp153.862.000 (2023)
  Rp147.262.000 (2024)
  Rp241.888.000 (2025)
• Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor
  Rp3.988.854.000 (2023)
  Rp3.500.267.000 (2024)
  Rp3.030.678.000 (2025)
• Transportasi dan Pergudangan
  Rp77.085.000 (2023)
  Rp114.247.000 (2024)
  Rp194.420.000 (2025)
• Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum
  Rp196.861.000 (2023)
  Rp188.981.000 (2024)
  Rp166.120.000 (2025)
• Informasi dan Komunikasi
  Rp5.588.000 (2023)
  Rp5.560.000 (2024)
  Rp4.607.000 (2025)
• Jasa Keuangan dan Asuransi
  Rp14.329.000 (2023)
  Rp11.464.000 (2024)
  Rp14.648.000 (2025)
• Real Estate
  Rp25.515.000 (2023)
  Rp46.727.000 (2024)
  Rp65.445.000 (2025)
• Jasa Perusahaan
  Rp58.245.000 (2023)
  Rp50.214.000 (2024)
  Rp47.469.000 (2025)
• Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
  Rp137.000.000 (2023)
  Rp79.000.000 (2024)
  Rp78.000.000 (2025)
• Jasa Pendidikan
  Rp53.536.000 (2023)
  Rp65.832.000 (2024)
  Rp55.939.000 (2025)
• Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya
  Rp67.612.000 (2023)
  Rp82.443.000 (2024)
  Rp58.769.000 (2025)
• Jasa Lainnya
  Rp309.550.000 (2023)
  Rp300.624.000 (2024)
  Rp252.828.000 (2025)

Dari data di atas, dalam tiga tahun terakhir posisi kredit UMKM terus mengalami penurunan. Jika pada 2023 mencapai Rp6.154.692.000, turun jadi Rp5.644.865.000 pada 2024. Penurunan juga kembali berlanjut pada 2025 menjadi hanya Rp5.345.560.000.

Pengertian bank umum 

Bank umum adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (seperti giro, tabungan, dan deposito) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Bank ini beroperasi secara komersial dan memfasilitasi lalu lintas sistem pembayaran.

Contoh bank umum di Indonesia adalah Bank Himbara, seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan Bank Tabungan Negara.

Selain itu, bank swasta nasional seperti BCA, Bank Mega, dan Bank Danamon. Demikian dengan bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat juga termasuk bank umum. Namun, BPR tidak termasuk bank umum.