sukabumiheadline.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengungkap setengah juta lebih anak di Provinsi Jawa Barat tidak sekolah. Jumlah tersebut menjadikan provinsi yang dipimpin Dedi Mulyadi tersebut nomor 1 wilayah paling banyak anak tidak sekolah (ATS).
Dijelaskan Fajar, setidaknya ada sebanyak 527.000 anak dengan status ATS se-Jawa Barat. Hal itu diungkap Fajar dalam keterangannya saat melakukan audiensi dan dialog pendidikan di SMP 1 Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (5/8/2026) lalu.
“Di Provinsi Jawa Barat, yang kami punya datanya itu adalah 527.000 (anak) atau setengah juta lebih, setengah juta lebih yang ATS di Provinsi Jawa Barat,” kata Wamen asal Kadudampit, Kabupaten Sukabumi itu. Baca selengkapnya: Di Sukabumi Wamendikdasmen ungkap setengah juta lebih anak di Jabar tak sekolah
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Angka drop out pelajar di Kabupaten Sukabumi
Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan jumlah anak tidak sekolah tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Kemendikdasmen RI, jumlahnya mencapai 106.196 anak pada 2025.
Lantas, daerah mana saja dengan angka putus sekolah tinggi?
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun ajaran 2024/2025, sejumlah daerah mencatat angka putus sekolah yang cukup tinggi di berbagai jenjang pendidikan.
Jenjang Sekolah Dasar (SD)
- Kabupaten Bekasi: 545 siswa
- Kabupaten Bogor: 533 siswa
- Kabupaten Sukabumi: 485 siswa
- Kabupaten Karawang: 418 siswa
- Kabupaten Cianjur: 394 siswa
- Kabupaten Garut: 383 siswa
- Kabupaten Bandung: 345 siswa
- Kabupaten Cirebon: 228 siswa
- Kabupaten Subang: 221 siswa
- Kota Bekasi: 209 siswa.
Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Kabupaten Bogor: 254 siswa
- Kabupaten Garut: 218 siswa
- Kabupaten Cianjur: 144 siswa
- Kabupaten Bandung: 85 siswa
- Kabupaten Bekasi: 73 siswa
- Kabupaten Sukabumi: 60 siswa
- Kabupaten Indramayu: 57 siswa
- Kabupaten Karawang: 56 siswa
- Kabupaten Cirebon: 39 siswa
- Kabupaten Tasikmalaya: 35 siswa.
Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)
- Kabupaten Garut: 74 siswa
- Kabupaten Bandung Barat: 28 siswa
- Kabupaten Cianjur: 27 siswa
- Kabupaten Tasikmalaya: 24 siswa
- Kabupaten Bogor: 24 siswa
- Kabupaten Bandung: 23 siswa Kota
- Bandung: 17 siswa
- Kabupaten Bekasi: 14 siswa
- Kabupaten Sukabumi: 9 siswa
- Kabupaten Indramayu: 8 siswa
Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- Kabupaten Bogor: 99 siswa
- Kabupaten Cianjur: 86 siswa
- Kabupaten Subang: 77 siswa
- Kabupaten Sukabumi: 64 siswa
- Kabupaten Garut: 52 siswa
- Kabupaten Purwakarta: 48 siswa
- Kabupaten Indramayu: 44 siswa
- Kabupaten Karawang: 42 siswa
- Kabupaten Bandung Barat: 39 siswa
- Kabupaten Cirebon: 35 siswa.
Upaya penanganan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat pun menaruh perhatian serius terhadap persoalan ini dan menyiapkan sejumlah langkah penanganan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah pendataan menyeluruh terkait sebaran anak tidak sekolah di setiap kabupaten dan kota.
“Ini yang menjadi perhatian kita hari ini. Nanti kita buat data, di mana saja anak-anak yang tidak sekolah itu,” katanya saat ditemui di Kantor BI Jabar, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, data tersebut menjadi dasar penting untuk menentukan intervensi yang tepat di lapangan.
Setelah pendataan rampung, pemerintah akan langsung melakukan pendekatan kepada anak-anak yang tidak sekolah agar kembali mengenyam pendidikan.
“Nanti didatangi oleh aparat desa, dinas pendidikan kabupaten/kota, provinsi, dan tim pengawas untuk didorong kembali sekolah,” ucapnya.
Baca Juga: Kemendikdasmen guyur Pemkab Sukabumi Rp154 miliar untuk PAUD hingga SMP
Apa saja kebijakan yang disiapkan?
Pemprov Jawa Barat telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menekan angka putus sekolah, terutama dari sisi pembiayaan.
Beberapa langkah yang dilakukan antara lain: Menjamin pendidikan gratis bagi masyarakat tidak mampu, baik di sekolah negeri maupun swasta Pembiayaan pendidikan jenjang sekolah dasar ditanggung pemerintah daerah Mendorong keterlibatan aparat daerah untuk mengajak anak kembali sekolah.
“Sekolah negeri dan swasta untuk masyarakat tidak mampu gratis. Di tingkat SD juga sudah ditanggung pemerintah daerah,” ujar Dedi.
Ia menegaskan bahwa tidak ada lagi alasan anak tidak sekolah karena faktor biaya.
“Tingkat SD kan free, udah ditanggung oleh bupati, walikotanya. Ini cara mendorong orang tua untuk menyekolahkan anak,” kata dia.
Selain itu, Dedi juga meminta peran aktif orangtua dalam memastikan anak-anak tetap bersekolah. Terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ), ia menegaskan seluruh daerah harus siap mendukung.
“Harus siap, daerahnya harus,” kata Dedi.
Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah daerah menyediakan program pendidikan kesetaraan, yaitu Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP) dan Paket C (setara SMA). Program ini tersedia di setiap kecamatan untuk memberikan alternatif pendidikan bagi anak yang tidak dapat kembali ke sekolah formal.
