SUKABUMIHEADLINE.com l CIBADAK – Kantor KPU Kabupaten Sukabumi digeruduk massa dari Aliansi Kader Muda Muhammadiyah (AKMM) Sukabumi, Kamis (22/12/2022).
Dalam aksinya di halaman kantor yang berlokasi di Jl. Raya Siliwangi No. 92, Kelurahan/Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, itu AKMM menyampaikan sejumlah tuntutan.
AKMM menyebut bahwa KPU merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“KPU memiliki asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. KPU Kabupaten dan Kota adalah Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten dan Kota,” jelas Ketua Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Yusup Supardin dalam rilis diterima sukabumiheadline.com, Kamis sore.
Karenanya, AKMM menuntut sikap profesionalitas dan indepedensi KPU Kabupaten Sukabumi dalam
proses rekrutmen PPK dan PPS. Baca lengkap: AKMM: KPU Kabupaten Sukabumi Lakukan Kongkalikong Rekrutmen PPK
Selain itu, massa AKMM juga meminta pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi dan Polres Sukabumi untuk melakukan audit terhadap lembaga yang diketuainya oleh Fery Gustaman tersebut.
“Kami juga menuntut Kejari Kabupaten Sukabumi dan Polres Sukabumi untuk mengaudit anggaran kegiatan KPU Kabupaten Sukabumi selama satu periode,” jelas Yusup.
“Selain itu, kami meminta Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Sukabumi untuk melakukan langkah investigasi terhadap temuan pelanggaran kode etik di KPU Kabupaten Sukabumi untuk ditindaklanjuti ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” tegasnya.
Sementara, saat dikonfirmasi, Fery Gustaman mengaku mengapresiasi aksi unjuk rasa para mahasiswa tersebut. Baca lengkap: Dituduh Kongkalingkong oleh AKMM, Ketua KPU Kabupaten Sukabumi: Salut!
“Kami salut, sebagai lembaga demokrasi ada yang unjuk rasa. Apresiasi setinggi-tingginya,” kata Fery kepada sukabumiheadline.com melalui aplikasi perpesanan.
Fery menambahkan, terkait laporan ke DKPP, pihaknya mempersilakan massa aksi untuk melakukan hal tersebut. “Terkait rencana laporan ke DKPP, saya tidak bisa menghalangi karena itu hak mereka,” kata Fery.
Kemudian, soal tuntutan untuk audit oleh pihak Kejari Kabupaten Sukabumi dan Polres Sukabumi, Fery meyakinkan jika lembaga yang dipimpinnya itu rutin diaudit, termasuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
“Kami selalu diaudit. Kapan kami tidak diaudit? Bahkan oleh BPK dan pihak inspektorat. Kami sudah melaksanakan semua tahapan sesuai mekanisme, prosedur dan administrasi sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Juknis (petunjuk teknis),” yakin dia.
