Dinar Candy Jadi Tersangka, Tak Ditahan Hanya Wajib Lapor

- Redaksi

Jumat, 6 Agustus 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dinar Candy didampingi kuasa hukum dan manajernya di Polda Mtro Jaya, Jakarta Selatan | megapolitan.kompas.com

Dinar Candy didampingi kuasa hukum dan manajernya di Polda Mtro Jaya, Jakarta Selatan | megapolitan.kompas.com

SUKABUMIHEADLINES.com – LBH Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) melaporkan Dinar Candy buntut aksi berbikini dalam memproses PPKM. Pelapor mendesak polisi mengusut kasus Dinar Candy hingga tuntas.

“Kami ingin proses hukum ini tentu sampai pada titik akhir dari penegakan hukum ya, putusan inkrah berkekuatan hukum tetap. Dalam artian ini tidak boleh kita biarkan, tidak boleh kita abaikan tetap harus dilanjut proses akhir,” kata Direktur Eksekutif LBH SEMMI, Gurun Arisastra, Kamis (5/8) dikutip dari news.detik.com.

Kasus ini bermula dari aksi protes Dinar Candy terhadap kebijakan PPKM. Dinar melakukan aksi protes dengan cara tidak biasa, Dia mengenakan bikini sembari membawa papan yang bertuliskan tentang protesnya soal PPKM.

Dinar Candy ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana pornografi oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis (5/8). Meski begitu, penahanan terhadap Dinar tidak dilakukan.

Baca Juga :  Oknum Anggota Polres Sukabumi Kota Disebut Aniaya Wanita di Bandung

“Sementara tidak dilakukan penahanan,” ucap Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Azis Andriansyah dikutip dari gatra.com.

Polisi mengungkap bukti-bukti dan keterangan saksi sehingga Dinar Candy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pornografi. Polisi menyebut Indonesia memiliki norma agama dan budaya yang tidak diindahkan oleh Dinar Candy.

“Kelengkapan bukti-bukti pasti ada (saksi lain). Pertama karena menggunakan media sosial, karena menggunakan HP kemudian ada saksi di TKP tidak hanya dari pihak saudari Dinar Candy kan ada, kemudian ada keterangan ahli, baik ahli di bidang kesusilaan kemudian budaya dan lain sebagainya,” kata Azis dikutip dari news.detik.com.

Berita Terkait

Jenis, syarat dan tahapan gugatan cerai di Pengadilan Agama
Tak mau diskriminatif, Menteri Tenaga Kerja akan hapus batas usia kerja
Cara membedakan F Bogor, Sukabumi, Cianjur dan fungsi plat nomor
ASN dan PPPK Sukabumi, begini aturan baru pakaian dan atribut menurut Kemendagri
Produk jurnalistik, Komisi Kejaksaan: Sekejam apapun tak bisa jadi delik hukum
Hakim vonis bebas pembunuh wanita Sukabumi dua kali jadi tersangka, kasus apa lagi?
Pasal Menyerang Kehormatan Pemerintah hingga Korporasi di UU ITE dibatalkan MK
Banyak anggotanya lakukan aksi premanisme, Mendagri akan revisi UU Ormas

Berita Terkait

Selasa, 13 Mei 2025 - 14:13 WIB

Jenis, syarat dan tahapan gugatan cerai di Pengadilan Agama

Minggu, 11 Mei 2025 - 13:00 WIB

Tak mau diskriminatif, Menteri Tenaga Kerja akan hapus batas usia kerja

Sabtu, 10 Mei 2025 - 16:15 WIB

Cara membedakan F Bogor, Sukabumi, Cianjur dan fungsi plat nomor

Kamis, 8 Mei 2025 - 03:13 WIB

ASN dan PPPK Sukabumi, begini aturan baru pakaian dan atribut menurut Kemendagri

Sabtu, 3 Mei 2025 - 03:00 WIB

Produk jurnalistik, Komisi Kejaksaan: Sekejam apapun tak bisa jadi delik hukum

Berita Terbaru

Gaza hancur dibombardir pasukan Israel - Istimewa

Internasional

PM Israel perintahkan tentaranya masuki Gaza dengan kekuatan penuh

Rabu, 14 Mei 2025 - 18:38 WIB