Ganjar Pranowo Dilaporkan ke KPK, Dinilai untuk Jegal Pencapresan 2024

- Redaksi

Senin, 10 Januari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ganjar Pranowo. l Ilustrasi: Fery Heryadi

Ganjar Pranowo. l Ilustrasi: Fery Heryadi

sukabumiheadline.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dilaporkan Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan disampaikan Presidium PNPK Adhie Massardi, terkait pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP.

Sementara, relawan Siap Ganjar Presiden (SIGAP) Indonesia mengaku heran, sebab kasus korupsi proyek e-KTP dianggap sudah selesai dengan setelah mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, mantan anggota Komisi II DPR RI Markus Nari, mantan pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, serta pihak swasta diputus bersalah.

“Ada apa, ini ada pihak tertentu yang masih mengaitkan Ganjar dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Bukannya sudah selesai itu kasusnya, dan Ganjar sama sekali tidak terlibat dalam kasus itu,” kata Sekretaris Jenderal SIGAP Indonesia, Tam Hutabarat, dikutip Sabtu 8 Januari 2022.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bahkan, sebut dia, Ganjar pun sudah ikut bersaksi di pengadilan saat kasusnya digelar mengadili sejumlah terdakwa.

Tam menduga dan memperkirakan, pemunculan nama Ganjar Pranowo dalam perkara korupsi proyek e-KTP saat ini lebih bersifat politis saja. Sebab bisa saja ada kelompok mau melemahkan atau meredam karier politik Ganjar Pranowo khususnya dalam kontestasi politik pilpres 2024.

Berita Terkait

Dedi Mulyadi: Gedung di Jabar dilarang lebih tinggi dari kantor pemerintah
Sosiolog UI: Tak ada oligarki yang demokratis, pengusaha jadi penguasa tak akan bela rakyat
Jalanan Sukabumi bakal bebas kabel semrawut dan ODOL
Kemnaker siapkan SDM green jobs terampil
Kasus pencabulan pelajar SD, anggota TNI ditetapkan DPO, korban alami depresi
May Day 2026: Ini daftar janji Prabowo soal perlindungan pekerja
Kementerian Imipas: Online scam di Sukabumi diungkap tim intelijen, selective policy ditegakkan
Di Sukabumi Kakorlantas Polri pastikan kawal ribuan buruh peringati May Day ke Jakarta

Berita Terkait

Sabtu, 9 Mei 2026 - 20:51 WIB

Dedi Mulyadi: Gedung di Jabar dilarang lebih tinggi dari kantor pemerintah

Jumat, 8 Mei 2026 - 23:07 WIB

Sosiolog UI: Tak ada oligarki yang demokratis, pengusaha jadi penguasa tak akan bela rakyat

Rabu, 6 Mei 2026 - 20:42 WIB

Jalanan Sukabumi bakal bebas kabel semrawut dan ODOL

Rabu, 6 Mei 2026 - 10:00 WIB

Kemnaker siapkan SDM green jobs terampil

Senin, 4 Mei 2026 - 21:54 WIB

Kasus pencabulan pelajar SD, anggota TNI ditetapkan DPO, korban alami depresi

Berita Terbaru