Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan 3 Periode

- Redaksi

Rabu, 6 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Joko Widodo. l Ilustrasi: Fery Heryadi

Joko Widodo. l Ilustrasi: Fery Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menteri di Kabinet Indonesia Maju berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Jokowi juga mengingatkan, hal itu hanya menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Hal itu dikatakan Kepala Negara dalam sidang Kabinet Paripurna yang diikuti para menteri pada Rabu (6/4/2022).

“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan atau perpanjangan,” ujar Jokowi dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga meminta para menteri untuk memiliki sensitifitas tinggi terhadap kesulitan yang terjadi. Menurut Jokowi, para menteri harus bisa menjelaskan langkah apa saja yang diambil pemerintah dalam menghadapi masalah tersebut dengan baik.

“Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dalam bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, dalam beberapa waktu terakhir, wacana penundaan Pemilu 2024 hingga perpanjangan masa jabatan presiden naik ke permukaan.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan merupakan salah satu yang rajin menyuarakan hal tersebut.

Berita Terkait

Pernah ribut soal bahasa Sunda, Asep Nana Mulyana jabat Wakil Jaksa Agung, Kuntadi Jampidsus
Profil Sudaryono, kader Partai Gerindra jadi Kepala BGN, Nanik S Deyang mundur
Juli 2026 Sukabumi 4 kali digoyang gempa bumi, PT KAI ungkap pernyataan resmi
Heran, laporan keuangan BGN era Dadan dapat WTP BPK
Bandara Husein Sastranegara Bandung mulai aktif 17 Agustus, cek maskapai dan rute penerbangan
Program KDMK kerjasama dengan UI agar kepala desa naik kelas
Empat kali serang balik pengkritik, Prabowo: Silakan cari negara lain
Pemprov Jawa Barat akan perangi LGBTQ

Berita Terkait

Rabu, 22 Juli 2026 - 20:42 WIB

Pernah ribut soal bahasa Sunda, Asep Nana Mulyana jabat Wakil Jaksa Agung, Kuntadi Jampidsus

Rabu, 22 Juli 2026 - 19:57 WIB

Profil Sudaryono, kader Partai Gerindra jadi Kepala BGN, Nanik S Deyang mundur

Senin, 20 Juli 2026 - 16:17 WIB

Juli 2026 Sukabumi 4 kali digoyang gempa bumi, PT KAI ungkap pernyataan resmi

Sabtu, 18 Juli 2026 - 16:18 WIB

Heran, laporan keuangan BGN era Dadan dapat WTP BPK

Kamis, 16 Juli 2026 - 23:59 WIB

Bandara Husein Sastranegara Bandung mulai aktif 17 Agustus, cek maskapai dan rute penerbangan

Berita Terbaru