Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan 3 Periode

- Redaksi

Rabu, 6 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Joko Widodo. l Ilustrasi: Fery Heryadi

Joko Widodo. l Ilustrasi: Fery Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menteri di Kabinet Indonesia Maju berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Jokowi juga mengingatkan, hal itu hanya menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Hal itu dikatakan Kepala Negara dalam sidang Kabinet Paripurna yang diikuti para menteri pada Rabu (6/4/2022).

“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan atau perpanjangan,” ujar Jokowi dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Ia juga meminta para menteri untuk memiliki sensitifitas tinggi terhadap kesulitan yang terjadi. Menurut Jokowi, para menteri harus bisa menjelaskan langkah apa saja yang diambil pemerintah dalam menghadapi masalah tersebut dengan baik.

Baca Juga :  Skakmat Jaksa, Rocky Gerung: Kalian Hanya Pelajari UU, Bukan Hukum

“Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dalam bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, dalam beberapa waktu terakhir, wacana penundaan Pemilu 2024 hingga perpanjangan masa jabatan presiden naik ke permukaan.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan merupakan salah satu yang rajin menyuarakan hal tersebut.

Berita Terkait

Mei kelabu 13 tahun lalu, 45 penumpang pesawat SSJ-100 tewas di perbatasan Sukabumi-Bogor
Berantas preman berkedok ormas, TNI turunkan satuan intelijen
Perpisahan sekolah murah dan seru berhadiah Rp165 juta dari KDM, ini syarat dan cara daftar
Libatkan BIN dan Kejagung, pemerintah resmi bentuk Satgas Premanisme dan Ormas meresahkan
Tak hanya di Kalimantan, di Bali kehadiran ormas GRIB Jaya ditolak Pecalang
PDIP Jabar kritik pendidikan karakter ala Dedi Mulyadi habiskan Rp6 miliar
Selain siswa nakal, Pemkab Cianjur akan kirim pelajar yang melambai
Usai polemik gubernur konten, Pemprov Jabar dan Kaltim jalin kerjasama

Berita Terkait

Minggu, 11 Mei 2025 - 02:04 WIB

Mei kelabu 13 tahun lalu, 45 penumpang pesawat SSJ-100 tewas di perbatasan Sukabumi-Bogor

Kamis, 8 Mei 2025 - 17:30 WIB

Berantas preman berkedok ormas, TNI turunkan satuan intelijen

Kamis, 8 Mei 2025 - 15:03 WIB

Perpisahan sekolah murah dan seru berhadiah Rp165 juta dari KDM, ini syarat dan cara daftar

Rabu, 7 Mei 2025 - 21:43 WIB

Libatkan BIN dan Kejagung, pemerintah resmi bentuk Satgas Premanisme dan Ormas meresahkan

Rabu, 7 Mei 2025 - 14:49 WIB

Tak hanya di Kalimantan, di Bali kehadiran ormas GRIB Jaya ditolak Pecalang

Berita Terbaru