Menteri Hukum dan HAM Datang Terlambat, Lagislator Dapil Sukabumi: Tak Peduli Siapa, Tidak Sopan

- Redaksi

Rabu, 22 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menkumham Yasonna Laoly. l Istimewa

Menkumham Yasonna Laoly. l Istimewa

sukabumiheadline.com l Anggota Komisi VII DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota dan Kabupaten Sukabumi, Ribka Tjiptaning Proletariyati mengungkapkan kekesalannya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024.

Ia jengkel karena rapat diskors terlalu lama lantaran menunggu kehadiran salah seorang menteri untuk membahas pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU tentang pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir).

Diketahui sebelumnya, rapat diskors oleh Ketua DPR RI Puan Maharani selama 5 menit untuk menunggu agenda selanjutnya. Namun, Puan kemudian menambah waktu skors rapat menjadi 10 menit.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saat itu Puan tak menjelaskan alasan waktu skors ditambah. Sesaat kemudian, Ribka Tjiptaning mengambil microphone di hadapannya dan berbicara.

Ribka protes karena menunggu terlalu lama. Dia bahkan menyebut sosok yang ditunggu-tunggu dalam rapat paripurna tidak sopan.

“Kita kan anggota DPR sudah ada jadwalnya, enggak sopan ini menteri. Yang datang siapa?” kata Ribka dalam rapat paripurna, Selasa (21/11/2023).

Pertanyaan Ribka dijawab oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ia menjelaskan bahwa yang akan datang adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, rekan Ribka di PDI Perjuangan.

“Mohon maaf, yang terhormat ini tadi menunggu Pak Yasonna itu di tol ada truk kebalik, sehingga ini hal-hal di luar dugaan,” ujar Dasco.

Mendengar itu, Ribka tak peduli. Dia menegaskan agar semua menteri atau siapa pun harus disiplin dengan aturan waktu dalam rapat paripurna.

“Siapa pun menterinya, disiplinlah,” tegas Ribka.

Berita Terkait

Gerindra: Era Prabowo jauh lebih demokratis dibanding pemerintah sebelumnya
Ketum Projo: Pemilu 2029, kalau terjadi percepatan kita siap enggak?
Mulai 2029 Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dipisah, begini aturannya
Distribusi Program MBG ke sekolah cukup 3 kali sepekan
MK putuskan pilkada langsung, tak ada lagi wacana oleh DPRD
Survei Puspoll Indonesia: Mayoritas masyarakat mau Pilkada langsung
Mencermati 4 misi Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi dan harapan kader senior
Siapa layak jadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi? Kader muda dan senior satu suara

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 01:33 WIB

Gerindra: Era Prabowo jauh lebih demokratis dibanding pemerintah sebelumnya

Selasa, 25 Agustus 2026 - 14:34 WIB

Ketum Projo: Pemilu 2029, kalau terjadi percepatan kita siap enggak?

Rabu, 12 Agustus 2026 - 21:26 WIB

Mulai 2029 Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dipisah, begini aturannya

Jumat, 17 Juli 2026 - 14:51 WIB

Distribusi Program MBG ke sekolah cukup 3 kali sepekan

Kamis, 2 Juli 2026 - 00:25 WIB

MK putuskan pilkada langsung, tak ada lagi wacana oleh DPRD

Berita Terbaru

Ilustrasi tentara perempuan sniper - sukabumiheadline.com

Internasional

Ini Blueberry, sniper cantik Rusia pemburu tentara Ukraina

Selasa, 8 Sep 2026 - 23:30 WIB