Menteri Hukum dan HAM Datang Terlambat, Lagislator Dapil Sukabumi: Tak Peduli Siapa, Tidak Sopan

- Redaksi

Rabu, 22 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menkumham Yasonna Laoly. l Istimewa

Menkumham Yasonna Laoly. l Istimewa

sukabumiheadline.com l Anggota Komisi VII DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota dan Kabupaten Sukabumi, Ribka Tjiptaning Proletariyati mengungkapkan kekesalannya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024.

Ia jengkel karena rapat diskors terlalu lama lantaran menunggu kehadiran salah seorang menteri untuk membahas pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU tentang pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir).

Diketahui sebelumnya, rapat diskors oleh Ketua DPR RI Puan Maharani selama 5 menit untuk menunggu agenda selanjutnya. Namun, Puan kemudian menambah waktu skors rapat menjadi 10 menit.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saat itu Puan tak menjelaskan alasan waktu skors ditambah. Sesaat kemudian, Ribka Tjiptaning mengambil microphone di hadapannya dan berbicara.

Ribka protes karena menunggu terlalu lama. Dia bahkan menyebut sosok yang ditunggu-tunggu dalam rapat paripurna tidak sopan.

“Kita kan anggota DPR sudah ada jadwalnya, enggak sopan ini menteri. Yang datang siapa?” kata Ribka dalam rapat paripurna, Selasa (21/11/2023).

Pertanyaan Ribka dijawab oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ia menjelaskan bahwa yang akan datang adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, rekan Ribka di PDI Perjuangan.

“Mohon maaf, yang terhormat ini tadi menunggu Pak Yasonna itu di tol ada truk kebalik, sehingga ini hal-hal di luar dugaan,” ujar Dasco.

Mendengar itu, Ribka tak peduli. Dia menegaskan agar semua menteri atau siapa pun harus disiplin dengan aturan waktu dalam rapat paripurna.

“Siapa pun menterinya, disiplinlah,” tegas Ribka.

Berita Terkait

MK putuskan pilkada langsung, tak ada lagi wacana oleh DPRD
Survei Puspoll Indonesia: Mayoritas masyarakat mau Pilkada langsung
Mencermati 4 misi Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi dan harapan kader senior
Siapa layak jadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi? Kader muda dan senior satu suara
Respons dinamika internal DPD Golkar Sukabumi, Aris: Ketua harus sosok yang merangkul
Kisah Menteri Kesehatan asal Sukabumi bikin kebijakan subsidi pengobatan kusta
Riwayat hidup dan profil bos buruh Said Iqbal, masuk Kabinet Prabowo-Gibran
Profil Dadan Hindayana: Eks Kepala BGN satu SMA Panglima TNI, dilantik Jokowi dipecat Prabowo

Berita Terkait

Kamis, 2 Juli 2026 - 00:25 WIB

MK putuskan pilkada langsung, tak ada lagi wacana oleh DPRD

Rabu, 1 Juli 2026 - 01:52 WIB

Survei Puspoll Indonesia: Mayoritas masyarakat mau Pilkada langsung

Selasa, 30 Juni 2026 - 17:46 WIB

Mencermati 4 misi Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi dan harapan kader senior

Senin, 29 Juni 2026 - 19:55 WIB

Siapa layak jadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi? Kader muda dan senior satu suara

Senin, 29 Juni 2026 - 09:47 WIB

Respons dinamika internal DPD Golkar Sukabumi, Aris: Ketua harus sosok yang merangkul

Berita Terbaru

Jampidsus Febrie Ardiansyah - Ilustrasi sukabumiheadline.com

Nasional

Jampidsus Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya

Sabtu, 11 Jul 2026 - 05:02 WIB