PPKM Level 4 Diperpanjang (lagi), Luhut dan Airlangga Jadi Komando Lapangan

- Redaksi

Selasa, 10 Agustus 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com – Pemerintah secara resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 di Jawa-Bali hingga 16 Agustus 2021 mendatang.

Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memutuskan untuk mengubah struktur penanganan Covid-19 di Indonesia dengan Jokowi sebagai panglima tertingginya.

Sedangkan dua orang ditunjuk sebagai komandan lapangan ialah Menko Maritim dan Investasi (Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai komando Jawa-Bali dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai komando luar Jawa-Bali.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Presiden menjadi panglima tertinggi dalam penanganan ini sedangkan Menko Perekonomian dan saya sebagai komando wilayah atau komando lapangan seperti organisasi militer. Tidak mungkin satu komando untuk semua itu,” ucap Luhut dalam konferensi pers disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Senin (9/8/2021).

Luhut juga menyebut, wilayah Jawa-Bali akan dilakukan evaluasi satu minggu sekali dan luar Jawa-Bali dilakukan dua minggu sekali. “Penanganan Jawa-Bali tentu tidak bisa serta merta dibandingkan luar Jawa-Bali. Tantangan di luar Jawa-Bali lebih besar, seperti dalam dukungan infrastruktur kesehatan,” tuturnya.

Luhut juga mengklaim jika penanganan Covid-19 sudah terkendali, dibuktikan dengan penurunan kasus harian di beberapa tempat khususnya di Jawa-Bali. “Setiap langkah yang pemerintah ambil tentu mempertimbangkan berbagai aspek dan masukan berbagai ahli dalam bidangnya,” pungkasnya.

Berita Terkait

Razia knalpot brong, Pemprov Jabar siapkan knalpot standar gratis
Cegah keracunan, BGN larang siswa bawa pulang makanan MBG
KDM: Nyali Satpol PP Tergantung Kepala Daerah
Di Sukabumi Wamendikdasmen ungkap setengah juta lebih anak di Jabar tak sekolah
Putusan MK soal anggaran MBG dan pendidikan dipisah, DPR: Bukti RI bukan negara kekuasaan
BGN pastikan program MBG Rp15 ribu per porsi tak turunkan kualitas menu
Survei capres SMRC: Elektabilitas Prabowo tertinggal dari KDM, Anies ketiga
414 SPPG bermasalah, ratusan miliar dikembalikan ke kas negara

Berita Terkait

Selasa, 11 Agustus 2026 - 04:00 WIB

Razia knalpot brong, Pemprov Jabar siapkan knalpot standar gratis

Minggu, 9 Agustus 2026 - 21:00 WIB

Cegah keracunan, BGN larang siswa bawa pulang makanan MBG

Minggu, 9 Agustus 2026 - 14:22 WIB

KDM: Nyali Satpol PP Tergantung Kepala Daerah

Kamis, 6 Agustus 2026 - 04:25 WIB

Di Sukabumi Wamendikdasmen ungkap setengah juta lebih anak di Jabar tak sekolah

Senin, 3 Agustus 2026 - 04:22 WIB

Putusan MK soal anggaran MBG dan pendidikan dipisah, DPR: Bukti RI bukan negara kekuasaan

Berita Terbaru