Selalu Bicara Penundaan Pemilu, PDIP: Apa Kapasitas Luhut?

- Redaksi

Selasa, 15 Maret 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Luhut Binsar Pandjaitan. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

Luhut Binsar Pandjaitan. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l Kapasitas Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan yang berbicara tentang penundaan Pemilu 2024 dipertahankan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hasto menilai seharusnya pembantu presiden mengeluarkan pendapat yang sejalan dengan rakyat. “Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menko polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Hasto dalam siaran pers, Senin (14/3/2022).

Menanggapi pernyataan Luhut yang mengklaim memiliki big data pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda. Hasto mengatakan big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak. Yakni persoalan kerakyatan terkait, misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Beliau (Luhut) harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam,” kata Hasto lagi.

Selain itu, Hasto juga mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo agar tak memiliki pendapat berbeda dengan sang presiden menyangkut isu Pemilu 2024. PDIP juga mengimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Padahal, Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.

Baca Juga :  Warga Sukabumi Ngeluh Gegara Luhut Usul Naikkan Pajak Motor Bensin

Luhut, lanjut Hasto, sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan. Seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.

“Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” katanya.

Hasto mengingatkan, tidak boleh ada menteri yang berpendapat yang berbeda. “Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” kata Hasto.

Berita Terkait

Klaim Mardiono terpilih jadi Ketum PPP secara aklamasi dibantah Rommy
Diwarnai kericuhan, Muhammad Mardiono Ketua Umum PPP secara aklamasi
Respons berbeda Titiek Soeharto dengan Jokowi soal Prabowo-Gibran 2 periode
Jokowi perintahkan relawan dukung Prabowo-Gibran 2 periode
KPU bikin aturan rahasiakan data Capres-Cawapres, termasuk ijazah
Kisah hidup, harta dan kontoversi Budi Arie, loyalis Jokowi dipecat Prabowo dari Menkop
Prabowo reshuffle kabinet, ini daftar 5 menteri dipecat
Beda dengan PAN dan Nasdem, PDIP hanya minta maaf ulah Deddy Sitorus-Sadarestuwati

Berita Terkait

Minggu, 28 September 2025 - 17:10 WIB

Klaim Mardiono terpilih jadi Ketum PPP secara aklamasi dibantah Rommy

Sabtu, 27 September 2025 - 23:31 WIB

Diwarnai kericuhan, Muhammad Mardiono Ketua Umum PPP secara aklamasi

Rabu, 24 September 2025 - 22:22 WIB

Respons berbeda Titiek Soeharto dengan Jokowi soal Prabowo-Gibran 2 periode

Sabtu, 20 September 2025 - 13:48 WIB

Jokowi perintahkan relawan dukung Prabowo-Gibran 2 periode

Senin, 15 September 2025 - 19:42 WIB

KPU bikin aturan rahasiakan data Capres-Cawapres, termasuk ijazah

Berita Terbaru