Jam kerja PNS dan PPPK resmi berubah, berlaku mulai 1 Juli 2024

- Redaksi

Kamis, 13 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Baju dinas khaki untuk PNS - Istimewa

Baju dinas khaki untuk PNS - Istimewa

sukabumiheadline.com – Pemerintah secara resmi rombak perihal jam kerja PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Perombakan jam kerja PNS dan PPPK dilakukan oleh Jokowi dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan.

Jokowi pun menetapkan jam kerja yang berbeda bagi PNS dan PPPK pada saat bulan Ramadhan. Aturan perombakan jam kerja bagi PNS dan PPPK tersebut baru disahkan oleh Jokowi pada 12 April 2023.

Meskipun telah disahkan tahun lalu, beberapa instansi belum mengimplementasikan dan bahkan terdapat beberapa instansi yang baru saja mengimplementasikan perubahan jam kerja tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Adapun perubahan jam kerja PNS dan PPPK ditetapkan oleh Jokowi ke dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023. Sesuai Perpres Nomor 21 Tahun 2023 Pasal 3 disebutkan bahwa hari kerja PNS dan PPPK terdiri dari 5 hari dalam satu minggu.

5 hari tersebut meliputi Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat.

Jokowi menetapkan jam kerja PNS dan PPPK dimulai pada pukul 07.30 sesuai waktu daerah setempat. Sedangkan pada bulan Ramadhan, jam kerja PNS dan PPPK ditetapkan mulai pukul 08.00 waktu daerah setempat.

Mengenai ketentuan ketetapan jam kerja bagi PNS dan PPPK bagi instansi daerah dan pusat yakni:

  • PNS dan PPPK bekerja paling banyak selama 37 jam 30 menit dalam satu minggu dan tidak termasuk jam istirahat
  • PNS dan PPPK ditetepkan bekerja paling banyak selama 32 jam 30 menit dan tidak termasuk jam istirahat di bulan Ramadhan.
  • Untuk jam istirahat ditetapkan selama 90 menit pada hari Jumat dan 60 menit pada hari biasa.
  • Jam istirahat ditetapkan selama 60 menit pada hari Jumat dan 30 menit pada hari biasa selama bulan Ramadhan.
  • Bagi unit kerja seperti RSUD, layanan keamanan, ketertiban, dan pemadam kebakaran, layanan perpajakan, dan layanan perikanan serta layanan sumber daya air jam kerja akan diatur 6 dan 7 hari dengan tetap menyesuaikan 37 jam 30 menit.

Berita Terkait

12 pelanggaran lalu lintas terbanyak terekam kamera ETLE polisi dan denda tilang
Hukum di Indonesia seperti golok, Mantan Ketua MK: Suram
Nah lho! Ban motor gundul kena tilang Rp250 ribu atau penjara 1 bulan
Ada 3 kelompok masyarakat berhak sertifikat tanah gratis, ini daftarnya
Begini cara bikin SIM Digital jika yang fisik hilang atau ketingalan
Ternyata naturalisasi WNA jadi WNI tidak gratis, tapi harus bayar segini
Peraturan Presiden 111/2025 masukkan LBGTQ sebagai ancaman non-militer
Eks Jampidsus Febrie Adriansyah jadi tersangka korupsi

Berita Terkait

Selasa, 28 Juli 2026 - 08:47 WIB

12 pelanggaran lalu lintas terbanyak terekam kamera ETLE polisi dan denda tilang

Minggu, 26 Juli 2026 - 03:40 WIB

Hukum di Indonesia seperti golok, Mantan Ketua MK: Suram

Jumat, 24 Juli 2026 - 20:19 WIB

Nah lho! Ban motor gundul kena tilang Rp250 ribu atau penjara 1 bulan

Kamis, 23 Juli 2026 - 14:16 WIB

Ada 3 kelompok masyarakat berhak sertifikat tanah gratis, ini daftarnya

Kamis, 23 Juli 2026 - 04:53 WIB

Begini cara bikin SIM Digital jika yang fisik hilang atau ketingalan

Berita Terbaru

Selfi Nafilah tampil berhijab - Instagram

Hikmah

Artis asal Sukabumi diselimuti duka

Selasa, 28 Jul 2026 - 02:23 WIB

Puncak Habibie terbakar - Ist

Sukabumi

Puncak Habibie Sukabumi terbakar, kobaran api kian meluas

Senin, 27 Jul 2026 - 22:36 WIB