Kasus SPK Fiktif Dinkes Kabupaten Sukabumi, BAN: Bodohnya, Luput dari Inspektorat

- Redaksi

Kamis, 16 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Massa aksi LSM BAN. l sukabumiheadline.com

Massa aksi LSM BAN. l sukabumiheadline.com

sukabumiheadline.com l PALABUHANRATU – Gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat digeruduk puluhan perwakilan masyarakat yang tergabung LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Baladhika Adhyaksa Nusantara (BAN), Kamis (16/3/2023).

Kedatangan para peserta aksi unjuk rasa sendiri diawali dengan melakukan orasi didepan gerbang masuk gedung DPRD dengan menggunakan pengeras suara serta membawa ornamen lain di jalan Kompleks Perkantoran Jajaway, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu.

Namun, mereka kecewa karena hanya ditemui oleh anggota Komisi IV. Massa aksi berharap bisa bertemu Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara atau anggota Komisi III tahun. Baca lengkap: BAN Tuntut Kasus SPK Fiktif Dinkes Kabupaten Sukabumi Diusut Tuntas

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kordinator lapangan dalam aksi tersebut, Rahman Abbizar mengatakan kedatangannya ke gedung DPRD dan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait penanganan kasus SPK Fiktif yang saat ini tengah dalam proses penanganan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.

Baca Juga:

Lama Jadi Rumor, Akhirnya Kadinsos Kabupaten Sukabumi Jadi Tersangka SPK Fiktif

5 Fakta 36 Perusahaan Terlibat Proyek Fiktif Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi

“Pertanyaan bodoh saya kenapa dianggarkan, apakah ini sudah direncanakan sedemikian rupa oleh pihak dari pada fungsi budgeting tersebut, bodohnya sendiri kenapa Bappeda pun mengesahkan anggaran tersebut,” jelasnya.

Rahman mengaku, perihal kasus SPK fiktif pada Dinkes tahun 2016, pihaknya telah mengkaji selama 1,5 tahun lebih, sehingga harus diusut dengan tuntas dan diinformasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi.

“Fungsi budgeting DPRD, eksekutif sebagai eksekutor pekerjaan tersebut, Bappeda untuk perencanaan, bodohnya lagi tidak kena penyelidikan inspektorat,” imbuhnya.

Rahman mengaku, perihal permasalahan kasus SPK fiktif pada dinas kesehatan tahun 2016 pihaknya telah mengkaji selama 1,5 tahun lebih, sehingga harus diusut dengan tuntas dan diinformasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi.

“Kami memohon kepada kejaksaan agung untuk memonitoring langsung kasus SPK fiktif ini, karena 36 miliar Rupiah bukan angka sedikit,” terangnya.

Berita Terkait

Skandal cinta sesama jenis, anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Sukabumi mundur
Pabrik Bolu Amor Cibadak Sukabumi terbakar, pegawai sempat terjebak
Kronologi pembunuhan Muhamad Krisna Agustina, modal bisnis berujung maut di Sukabumi
Terobosan DPRD Kabupaten Sukabumi, sampaikan aspirasi via layanan ber-DIALOG
Berlibur ke Sukabumi? Ini info terbaru pembangunan rest area Jalan Tol Bocimi
Puluhan lubang tambang emas ilegal aktif di Sukabumi dibongkar
Innalillahi, mayat bayi terbungkus kantong dibuang ke selokan di Nagrak Sukabumi
DPRD Kabupaten Sukabumi desak izin cut and fill PT Cosmo Technology dievaluasi

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 05:39 WIB

Skandal cinta sesama jenis, anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Sukabumi mundur

Selasa, 17 November 2026 - 19:06 WIB

Pabrik Bolu Amor Cibadak Sukabumi terbakar, pegawai sempat terjebak

Selasa, 17 November 2026 - 10:32 WIB

Kronologi pembunuhan Muhamad Krisna Agustina, modal bisnis berujung maut di Sukabumi

Senin, 16 November 2026 - 13:53 WIB

Terobosan DPRD Kabupaten Sukabumi, sampaikan aspirasi via layanan ber-DIALOG

Minggu, 15 November 2026 - 10:00 WIB

Berlibur ke Sukabumi? Ini info terbaru pembangunan rest area Jalan Tol Bocimi

Berita Terbaru