Kasus SPK Fiktif Dinkes Kabupaten Sukabumi, BAN: Bodohnya, Luput dari Inspektorat

- Redaksi

Kamis, 16 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Massa aksi LSM BAN. l sukabumiheadline.com

Massa aksi LSM BAN. l sukabumiheadline.com

sukabumiheadline.com l PALABUHANRATU – Gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat digeruduk puluhan perwakilan masyarakat yang tergabung LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Baladhika Adhyaksa Nusantara (BAN), Kamis (16/3/2023).

Kedatangan para peserta aksi unjuk rasa sendiri diawali dengan melakukan orasi didepan gerbang masuk gedung DPRD dengan menggunakan pengeras suara serta membawa ornamen lain di jalan Kompleks Perkantoran Jajaway, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu.

Namun, mereka kecewa karena hanya ditemui oleh anggota Komisi IV. Massa aksi berharap bisa bertemu Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara atau anggota Komisi III tahun. Baca lengkap: BAN Tuntut Kasus SPK Fiktif Dinkes Kabupaten Sukabumi Diusut Tuntas

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kordinator lapangan dalam aksi tersebut, Rahman Abbizar mengatakan kedatangannya ke gedung DPRD dan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait penanganan kasus SPK Fiktif yang saat ini tengah dalam proses penanganan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.

Baca Juga:

Lama Jadi Rumor, Akhirnya Kadinsos Kabupaten Sukabumi Jadi Tersangka SPK Fiktif

5 Fakta 36 Perusahaan Terlibat Proyek Fiktif Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi

“Pertanyaan bodoh saya kenapa dianggarkan, apakah ini sudah direncanakan sedemikian rupa oleh pihak dari pada fungsi budgeting tersebut, bodohnya sendiri kenapa Bappeda pun mengesahkan anggaran tersebut,” jelasnya.

Rahman mengaku, perihal kasus SPK fiktif pada Dinkes tahun 2016, pihaknya telah mengkaji selama 1,5 tahun lebih, sehingga harus diusut dengan tuntas dan diinformasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi.

“Fungsi budgeting DPRD, eksekutif sebagai eksekutor pekerjaan tersebut, Bappeda untuk perencanaan, bodohnya lagi tidak kena penyelidikan inspektorat,” imbuhnya.

Rahman mengaku, perihal permasalahan kasus SPK fiktif pada dinas kesehatan tahun 2016 pihaknya telah mengkaji selama 1,5 tahun lebih, sehingga harus diusut dengan tuntas dan diinformasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi.

“Kami memohon kepada kejaksaan agung untuk memonitoring langsung kasus SPK fiktif ini, karena 36 miliar Rupiah bukan angka sedikit,” terangnya.

Berita Terkait

Guru PPPK pria di Ciemas Sukabumi cabuli 6 murid laki-laki
Wisatawan asal Karawang kecewa getok parkir di kawasan wisata Kabupaten Sukabumi
Kontroversi kematian pria Sukabumi di kawasan tambang emas Talang Belida
Target Sukabumi Zero Alkohol, polisi sita 402 botol miras di Cikembar, Cicurug, dan Edo’s Cafe & Karaoke Room
Kadarisman asal Sukabumi nikah siri di Medan, berakhir hilang di Pakistan
Pria asal Bantargadung Sukabumi merantau untuk jualan miras akhirnya diamankan polisi
Perhutani verifikasi keaktifan Lembaga Masyarakat Desa Hutan di Sukabumi
Petani asal Sukabumi lompat dari kapal feri usai ngobrol dengan teman perempuan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 14:06 WIB

Guru PPPK pria di Ciemas Sukabumi cabuli 6 murid laki-laki

Jumat, 20 November 2026 - 06:02 WIB

Wisatawan asal Karawang kecewa getok parkir di kawasan wisata Kabupaten Sukabumi

Jumat, 20 November 2026 - 04:49 WIB

Kontroversi kematian pria Sukabumi di kawasan tambang emas Talang Belida

Kamis, 19 November 2026 - 22:40 WIB

Target Sukabumi Zero Alkohol, polisi sita 402 botol miras di Cikembar, Cicurug, dan Edo’s Cafe & Karaoke Room

Kamis, 19 November 2026 - 19:03 WIB

Kadarisman asal Sukabumi nikah siri di Medan, berakhir hilang di Pakistan

Berita Terbaru

Ilustrasi pelajar sekolah dasar (SD) sedang bersedih - sukabumiheadline.com

Sukabumi

Guru PPPK pria di Ciemas Sukabumi cabuli 6 murid laki-laki

Jumat, 20 Nov 2026 - 14:06 WIB