SUKABUMIHEADLINES.com – Komunikasi publik pemerintah dinilai pengamat, mendesak untuk diperbaiki. Jika tidak, maka tingkat kepercayaan kepada Presiden maupun pemerintah bisa runtuh.
Hal itu disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Airlangga, Suko Widodo. Dilansir republika.co.id, ia menyebut salah satu problem penanganan Covid-19 adalah komunikasi publik. Menurutnya, sejauh ini pemerintah lebih banyak bersosialisasi daripada berkomunikasi.
Saat ini, tambah Suko, riset LSI tentang tingkat kepercayaan kepada Presiden Jokowi di angka 43 persen. Karenanya, ia menyarankan agar fungsi komunikasi dimaksimalkan dengan cara-cara yang tepat.
Suko juga menyoroti pernyataan Jokowi dalam Sidang Kabinet Terbatas beberapa waktu lalu, saat mengevaluasi PPKM Darurat, Presiden Jokowi mengeluhkan komunikasi publik para pejabat. “Pemerintah lebih banyak menyampaikan instruksi. Bukan malah mendengarkan apa yang dirasakan rakyat,” kata Suko, Jumat 23 Juli 2021.
Lebih jauh, Suko mengingatkan jika komunikasi bukan sekadar bicara, tetapi juga wajib mendengarkan suara rakyat. Komunikasi publik yang dikelola secara profesional, menurut dia, dimulai dengan memahami karakter dan kondisi rakyat.
“Jika perlu lakukan riset untuk mengetahui persis kondisi warga. Jangan dikira-kira saja,” ujar Suko.
Suko mengimbau dalam situasi darurat, pemerintah jangan hanya menjadi instruktor, melainkan juga harus bisa berkolaborasi. Hal itu karena menurutnya tak jarang instruksi malah menambah beban rakyat. Saat ini dibutuhkan solidaritas bersama, masyarakat perlu dilibatkan total.
“Karena itulah, komunikasi publik sangat essensial dalam upaya membangun solidaritas masyarakat mengatasi Covid-19. Komunikasi Publik bisa memulihkan kepercayaan manakala komunikasinya disertai dengan kejelasan, kejujuran dan empati,” ujar Suko.