Komunikasi Publik Pemerintah Selama Pandemi Covid-19 Dinilai Semrawut oleh Pengamat

- Redaksi

Selasa, 27 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi pandemi Covid-19. | Foto: Freepik.com/starline

Ilustrasi pandemi Covid-19. | Foto: Freepik.com/starline

SUKABUMIHEADLINES.com – Komunikasi publik pemerintah dinilai pengamat, mendesak untuk diperbaiki. Jika tidak, maka tingkat kepercayaan kepada Presiden maupun pemerintah bisa runtuh.

Hal itu disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Airlangga, Suko Widodo. Dilansir republika.co.id, ia menyebut salah satu problem penanganan Covid-19 adalah komunikasi publik. Menurutnya, sejauh ini pemerintah lebih banyak bersosialisasi daripada berkomunikasi.

Saat ini, tambah Suko, riset LSI tentang tingkat kepercayaan kepada Presiden Jokowi di angka 43 persen. Karenanya, ia menyarankan agar fungsi komunikasi dimaksimalkan dengan cara-cara yang tepat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Suko juga menyoroti pernyataan Jokowi dalam Sidang Kabinet Terbatas beberapa waktu lalu, saat mengevaluasi PPKM Darurat, Presiden Jokowi mengeluhkan komunikasi publik para pejabat. “Pemerintah lebih banyak menyampaikan instruksi. Bukan malah mendengarkan apa yang dirasakan rakyat,” kata Suko, Jumat 23 Juli 2021.

Lebih jauh, Suko mengingatkan jika komunikasi bukan sekadar bicara, tetapi juga wajib mendengarkan suara rakyat. Komunikasi publik yang dikelola secara profesional, menurut dia, dimulai dengan memahami karakter dan kondisi rakyat.

“Jika perlu lakukan riset untuk mengetahui persis kondisi warga. Jangan dikira-kira saja,” ujar Suko.

Suko mengimbau dalam situasi darurat, pemerintah jangan hanya menjadi instruktor, melainkan juga harus bisa berkolaborasi. Hal itu karena menurutnya tak jarang instruksi malah menambah beban rakyat. Saat ini dibutuhkan solidaritas bersama, masyarakat perlu dilibatkan total.

“Karena itulah,  komunikasi publik sangat essensial dalam upaya membangun solidaritas masyarakat mengatasi Covid-19. Komunikasi Publik bisa memulihkan kepercayaan manakala komunikasinya disertai dengan kejelasan, kejujuran dan empati,” ujar Suko.

Berita Terkait

Polisi geruduk lokasi pelatihan calon tentara bayaran Rusia di RI, tawarkan gaji Rp40 juta
Yusril: Pengunduran diri Gibran tidak butuh persetujuan MPR
West Java Festival 2026 digelar usung tema Udaya Wiguna
150 ribu anggota Satlinmas dapat asuransi ketenagakerjaan dari Pemprov Jabar
Gibran tiba di Gedung DPR/MPR RI untuk serahkan surat pengunduran diri dari wapres
Resmi sampaikan surat pengunduran diri, Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden
DPRD Jawa Barat dorong BJB perkuat pembinaan UMKM Sukabumi
Istana bantah pernyataan Gibran Soal Prabowo sarankan fight di PTUN

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 04:42 WIB

Polisi geruduk lokasi pelatihan calon tentara bayaran Rusia di RI, tawarkan gaji Rp40 juta

Sabtu, 14 November 2026 - 21:15 WIB

Yusril: Pengunduran diri Gibran tidak butuh persetujuan MPR

Sabtu, 14 November 2026 - 19:02 WIB

West Java Festival 2026 digelar usung tema Udaya Wiguna

Kamis, 12 November 2026 - 21:09 WIB

150 ribu anggota Satlinmas dapat asuransi ketenagakerjaan dari Pemprov Jabar

Kamis, 12 November 2026 - 11:31 WIB

Gibran tiba di Gedung DPR/MPR RI untuk serahkan surat pengunduran diri dari wapres

Berita Terbaru

Tenzin Gyatso sebagai penguasa Tibet, Dalai Lama ke-14 - Ilustrasi sukabumiheadline.com

Khazanah

17 November: Hari Pelajar Internasional hingga Dalai Lama ke-14

Selasa, 17 Nov 2026 - 11:16 WIB