26.5 C
Sukabumi
Jumat, April 26, 2024

Desain Ala Skuter Retro, Intip Spesifikasi dan Harga Suzuki Saluto 125

sukabumiheadline.com l Di belahan dunia lain, Suzuki...

Thrust Defender 125, Motor Matic Maxi Bikin Yamaha XMAX Ketar-ketir, Cek Harganya

sukabumiheadline.com l Thrust Defender 125, diprediksi bakal...

Smartphone dengan Peforma Mewah, Spesifikasi Xiaomi 13T Dilengkapi Kamera Leica

sukabumiheadline.com - Xiaomi selalu menjadi incaran bagi...

Pengumuman Hasil Tes PPPK Guru Diundur (lagi) FPHI Korda Sukabumi Meradang

SukabumiPengumuman Hasil Tes PPPK Guru Diundur (lagi) FPHI Korda Sukabumi Meradang

SUKABUMIHEADLINES.com l CISAAT – Tanggal 1 Oktober 2021 adalah kali kedua pengumuman hasil tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru diundur.

Sebelumnya, para guru honorer diberitahu bahwa pengumuman hasil tes akan dilakukan pada 24 September 2021.

Dimundurkannya pengumuman hasil tes, melengkapi proses pendaftaran dan pelaksanaan yang juga diundur waktunya.

Awal pelaksanaan tes yang semula dijadwalkan Agustus, diundur selama satu bulan, menjadi September 2021.

Saat dikofirmasi Sekretaris Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Korda Sukabumi Kris Dwi Purnomo (35) mengatakan, ribuan guru honorer yang sudah mendaftar Tahap 1 merasa was-was karena belum ada kepastian dari pihak Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan Pansel Daerah hingga saat ini.

“Saya menyayangkan sikap pemerintah yang tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan guru honorer di Indonesia dengan mengangkat satu juta guru melalui Program PPPK yang digagas Mendikbudristek Nadiem Anwar Makariem,” ujar Kris kepada sukabumiheadlines.com, Jumat (1/10/2021).

Kris juga mempertanyakan pernyataan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Suharmen yang menyebut bahwa pihaknya masih menghitung hasil tes. Padahal, hasil itu sudah jelas ada di SSCASN Puspenjar milik pemerintah.

Selain itu, ia mempertanyakan sejauh mana langkah pemerintah daerah, eksekutif dan legislatif. Kris menilai jika permasalahan mereka sejatinya menjadi tanggung jawab kedua lembaga tersebut.

“Seperti pengadaan pegawai oleh BKPSDM yang bermitra dengan Komisi I DPRD. Sedangkan, Dinas Pendidikan bermitra dengan Komisi IV,” tambah dia.

Menyikapi sikap Pemda yang dinilai pasif, karenanya, organisasi guru honorer yang bersekretariat di Komplek Gelanggang Cisaat tersebut mengancam akan turun ke jalan.

“Jika dalam waktu seminggu belum ada kejelasan, kami akan turun untuk mempertanyakan langsung ke pihak-pihak terkait di,atas,” tandas Kris.

Konten Lainnya

Content TAGS

Konten Populer