sukabumiheadline.com – Masalah sosial utama di Kota dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meliputi kemiskinan ekstrem, tingginya angka pengangguran, dan stunting. Selain itu, terdapat isu intoleransi, ketimpangan sosial, serta masalah pengangguran dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).
Berikut adalah 7 masalah sosial di Sukabumi dirangkum dari artikel sukabumiheadline.com, Kamis (23/4/2026).
1. Kemiskinan Ekstrem dan Pengangguran
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masalah pengangguran menjadi prioritas utama pemerintah kota dan kabupaten, terutama ketimpangan ekonomi di tengah geliat pariwisata. Baca selengkapnya: Angka pengangguran Sukabumi tinggi, ini dampak ekonomi, sosial, politik dan psikologis
Kabupaten Sukabumi menempati posisi ke-10 persentase jumlah pengangguran terbesar, yakni 7,23 persen. Untuk diketahui, jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi pada Semester I 2025, sebanyak 2.889.139 jiwa (Badan Pusat Statistik/BPS). Dengan demikian jumlah pengangguran sekira 208.884 jiwa. Baca selengkapnya: Update jumlah pengangguran di Kabupaten Sukabumi, rangking berapa?
Sementara itu, menurut data yang sama, BPS 2025/2026 yang diperbaharui November 2025, persentase pengangguran di Kota Sukabumi sebesar 8,19 persen. Angka tersebut menempatkan Kota Sukabumi di posisi ketiga terbesar. Baca selengkapnya: Kota Sukabumi juara 3 jumlah pengangguran terbesar
Sementara, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat Jawa Barat pada 2024 sebanyak 3.848,670 jiwa, dan 3.654,75 jiwa (2025).
Kabupaten Bogor menjadi daerah terbanyak jumlah penduduk miskin di Tatar Pasundan, yakni 400 ribu jiwa lebih. Sementara, Kabupaten Sukabumi 160 ribu jiwa lebih, dan Kota Sukabumi sebanyak lebih dari 23 ribu jiwa. Baca selengkapnya: Update jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Jawa Barat, Bogor terbanyak
Kemudian, kasus meninggalnya balita berusia 4 tahun bernama Raya, warga Kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjadi tamparan bagi banyak pihak.
Tubuh Raya berisi ratusan cacing berukuran kecil hingga besar, membuatnya hidup dalam penderitaan selama tiga tahun terakhir. Baca selengkapnya: Sukabumi ditampar kasus balita meninggal digerogoti cacing, bak tikus mati di lumbung padi
2. Stunting
Penurunan stunting menjadi target utama pembangunan sosial. Seperti diberitakan sukabumiheadline.com sebelumnya, kasus stunting di Kabupaten Sukabumi menurut data Kemenkes menembus dua digit, tepatnya 27,5 persen. Baca lengkap: Ngeri, Data Pemerintah Pusat: Anak Derita Stunting di Kabupaten Sukabumi 27,5%
3. Intoleransi dan Kekerasan
Kasus seperti pembubaran paksa kegiatan ibadah menunjukkan adanya isu toleransi di wilayah tertentu. Seperti diberitakan sukabumiheadline.com sebelumnya, sekelompok warga melakukan perusakan terhadap rumah tinggal yang digunakan sebagai tempat ibadah oleh komunitas tertentu di Sukabumi pada 27 Juni 2025. Baca selengkapnya: Kronologi perusakan rumah singgah di Cidahu Sukabumi, KDM: Saya kawal proses hukumnya
4. PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
Masih ditemukan adanya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
5. Isu Sosial di Tempat Kerja
Adanya laporan terkait isu perilaku menyimpang atau aktivitas sesama jenis di lingkungan kerja, serta masalah ketenagakerjaan lainnya. Saat ditemui sukabumiheadline.com secara langsung di rumah kontrakannya, keduanya membeberkan keseharian mereka.
“Perilaku kita tidak merugikan orang lain, toh kita pun sama-sama manusia,” ungkap R yang biasa dipanggil Ade.
Dirinya menjelaskan, jika ia sempat berumah tangga selama tujuh tahun dan akhirnya kandas hingga kembali menjadi lesbian.
“Sebelum menikah saya sempat menjadi lesbian selama empat tahun, hari ini entah kenapa masuk ke lingkungan ini lagi,” tambahnya. Baca selengkapnya: Pengakuan Lesbian di Kabupaten Sukabumi: Butuh Penerimaan dari Masyarakat
5+1. Permukiman Kumuh
Masih adanya kawasan kumuh akibat faktor kemiskinan.
5+2. Kemacetan Lalu Lintas
Menimbulkan dampak psikologis dan sosial seperti stres dan efisiensi waktu. Masalah klasik kemacetan di Jalan Nasional ruas Sukabumi-Bogor, seperti di depan PT Daehan Global, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, sudah lama dikeluhkan masyarakat.
Di sisi lain Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi dinilai tutup mata. Publik menilai Pemkab lepas tangan, sehingga dinilai tidak pernah melakukan upaya konkret untuk menyelesaikan kemacetan tersebut.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, bahkan meminta Bupati Sukabumi Asep Japar untuk membawa kendaraan sendiri dan tanpa pengawalan, agar bisa merasakan dampak akibat kemacetan. Baca selengkapnya: Anggota DPRD tantang Bupati Sukabumi tembus kemacetan Cibadak tanpa pengawalan
