sukabumiheadline.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memperbarui fokus sasaran penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan kelompok masyarakat yang dinilai paling membutuhkan intervensi pemenuhan gizi. Langkah ini diambil setelah pemutakhiran dan validasi data penerima manfaat secara berkelanjutan.
Menurut Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, data yang akurat menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan gizi nasional. Ia menegaskan, pemerintah ingin memastikan bantuan gizi benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan.
Dalam proses refocusing program, BGN menetapkan sejumlah kelompok prioritas penerima MBG.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Data yang akurat sangat penting karena menjadi dasar bagi kami dalam menyusun kebijakan penerima manfaat,” kata Arum dalam keterangan persnya, Rabu (24/6/2026).
Tujuannya adalah memastikan intervensi gizi diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal,” lanjut dia.
Arum menjelaskan, BGN saat ini terus melakukan pemutakhiran dan validasi data penerima manfaat dengan mengintegrasikan berbagai indikator yang mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.
Arum bilang, terdapat sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas penerima manfaat MBG. Faktor tersebut meliputi ketahanan gizi, kondisi sosial ekonomi, hingga akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan gizi.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data. Karena itu, kualitas data terus kami perbaiki agar dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi,” ujarnya.
BGN juga telah melakukan identifikasi dan pemetaan sejumlah wilayah serta satuan pendidikan sebagai bagian dari proses validasi data. Hasil pemetaan tersebut akan terus diperbarui seiring masuknya data baru dan hasil verifikasi lapangan.
Arum menegaskan, refocusing yang dilakukan bukan sekadar penyesuaian program, melainkan upaya memastikan setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Refocusing yang kami lakukan bukan semata-mata penyesuaian program, tetapi bagian dari upaya memastikan setiap kebijakan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat. Karena itu, data menjadi fondasi utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan,” kata dia.
