Komnas HAM: Ada Fakta Kekerasan Dilakukan Polisi di Desa Wadas

- Redaksi

Senin, 14 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengepungan Desa Wadas oleh aparat. l Istimewa

Pengepungan Desa Wadas oleh aparat. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINES.com l Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap fakta kekerasan dilakukan pihak kepolisian, setelah menerjunkan tim ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

Komnas HAM mendapatkan temuan kekerasan oleh kepolisian benar-benar terjadi di Desa Wadas. Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengadakan kunjungan ke Jawa Tengah sejak Jumat (11/2/2022) guna menyikapi insiden di Wadas. Pada Sabtu (12/2), Beka dan timnya berhasil masuk ke Desa Wadas untuk mendalami keterangan warga.

“Temuan awal Komnas HAM menemukan fakta adanya kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dalam pengamanan pengukuran lahan warga yang sudah setuju,” kata Beka.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Beka juga memperoleh kabar, ada sebagian warga Wadas yang belum pulang ke rumah masing-masing karena masih merasa ketakutan. Hal ini sesuai dengan temuan sejumlah LSM yang memantau perkembangan insiden Wadas. “Banyak warga dewasa dan anak mengalami trauma,” ujar Beka.

Beka juga mengungkapkan, rencana penambangan batu andesit menimbulkan perpecahan di kalangan warga Wadas. Pihak warga yang pro dan kontra penambangan belum bisa akur lagi. “Kami mendapati fakta terjadi kerenggangan hubungan sosial kemasyarakatan antar warga yang setuju dan menolak penambangan batuan andesit,” kata dia.

Tim Komnas HAM melanjutkan investigasi pada Ahad (13/2) kemarin untuk meminta keterangan beberapa pihak terkait lainnya.

Berita Terkait

Razia knalpot brong, Pemprov Jabar siapkan knalpot standar gratis
Cegah keracunan, BGN larang siswa bawa pulang makanan MBG
KDM: Nyali Satpol PP Tergantung Kepala Daerah
Di Sukabumi Wamendikdasmen ungkap setengah juta lebih anak di Jabar tak sekolah
Putusan MK soal anggaran MBG dan pendidikan dipisah, DPR: Bukti RI bukan negara kekuasaan
BGN pastikan program MBG Rp15 ribu per porsi tak turunkan kualitas menu
Survei capres SMRC: Elektabilitas Prabowo tertinggal dari KDM, Anies ketiga
414 SPPG bermasalah, ratusan miliar dikembalikan ke kas negara

Berita Terkait

Selasa, 11 Agustus 2026 - 04:00 WIB

Razia knalpot brong, Pemprov Jabar siapkan knalpot standar gratis

Minggu, 9 Agustus 2026 - 21:00 WIB

Cegah keracunan, BGN larang siswa bawa pulang makanan MBG

Minggu, 9 Agustus 2026 - 14:22 WIB

KDM: Nyali Satpol PP Tergantung Kepala Daerah

Kamis, 6 Agustus 2026 - 04:25 WIB

Di Sukabumi Wamendikdasmen ungkap setengah juta lebih anak di Jabar tak sekolah

Senin, 3 Agustus 2026 - 04:22 WIB

Putusan MK soal anggaran MBG dan pendidikan dipisah, DPR: Bukti RI bukan negara kekuasaan

Berita Terbaru